Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 disepakati sebesar Rp73,08 triliun atau meningkat dibandingkan dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp72,9 Triliun.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015, Senin, (12/1).
"Total RAPBD 2015 mencapai Rp73,08 triliun atau meningkat 0,24 % dibandingkan dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp72,9 triliun," tutur Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Ahok tersebut.
Ahok memaparkan RAPBD 2015 DKI Jakarta tersebut akan meliputi, Pendapatan Daerah sebesar Rp63,80 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp67,44 triliun, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,28 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5,63 triliun. Sementara untuk Pendapatan Daerah 2015 sebesar Rp63,80 triliun atau lebih rendah 1,91% dari Perubahan APBD 2014 sebesar Rp1,24 triliun.
Komponen pendapatan daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45,32 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp11,40 triliun, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7,07 triliun.
Sementara untuk Rencana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp38,37 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp980 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp900 miliar, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp5,06 triliun.
"Dana Perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11,40 triliun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp275,63 miliar. Sedangkan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Hibah untuk MRT sebesar Rp4,55 triliun, kemudian transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi serta dana BOS sebesar Rp2,51 triliun," tuturnya.
Sementara untuk Belanja Daerah 2015 direncanakan sebesar Rp67,44 triliun yang akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelaksanaan program-program prioritas dan unggulan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD, antara lain persoalan kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain.
"Sedangkan untuk Penerimaan Pembiayaan pada 2015 direncanakan berasal dari SILPA Tahun 2014 yang diproyeksikan akan mencapai Rp8,98 triliun serta pinjaman Bank Dunia untuk Program JEDI sebesar Rp298,57 miliar," ujarnya.
Sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang akan digunakan untuk pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo sebesar Rp9 miliar serta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp5,62 triliun.
Sebelum memaparkan rincian RAPBD DKI Jakarta 2015 tersebut, Ahok juga menyampaikan sejumlah perkembangan indikator ekonomi, yang menjadi latar belakang penyusunan, antara lain pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2015, diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,9% - 6,3%.
"Faktor yang menjadi pendorongnya adalah, perbaikan perekonomian global yang meningkatkan kembali kinerja ekspor," ujarnya.
Dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika diperkirakan akan berada pada kisaran Rp11.900, lebih tinggi dari proyeksi 2014.
Menurutnya dengan nilai tukar yang stabil dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, maka akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga diperkirakan inflasi pada 2015 akan berada pada kisaran 5,0% – 6,0%, lebih rendah dibandingkan 2014 yang diproyeksikan mencapai 5,5% – 6,5%.
Berdasarkan indikator makro ekonomi tersebut, pihaknya optimistis perekonomian DKI Jakarta 2015 akan lebih baik dibandingkan 2014.
Sementara menganggapi kenaikan RAPBD 2015 yang hanya Rp1 triliun dibandingkan 2014, Ahok mengaku lantaran masih kuatir dengan kinerja bawahannya mengingat pengalaman tahun sebelumnya masih banyak permasalahan.
"Kenaikannya sedikit saja karena kami belum yakin terhadap staf-staf yang ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
