Bisnis.com, JAKARTA -- Banjir di Jakarta hanya bisa diatasi dengan menyelesaikan berbagai faktor yang menyebabkannya. Dengan hanya fokus pada satu faktor penyebab dan mengabaikan yang lain, tidak akan berhasil menyelesaikan permasalahan banjir di ibu kota.
Arif Fiyanto, Team Leader Climate and Energy Unit Greenpeace Indonesia, mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk mengatasi faktor penyebab banjir.
"Seperti pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane, dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air, serta mendiskusikan rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane," ungkapnya, seperti dikutip Bisnis.com.
Untuk memecahkan permasalahan laju penurunan tanah di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta harus berani mengambil langkah-langkah progresif, seperti meninjau ulang ijin-ijin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta.
Pemerintah juga harus menerbitkan aturan yang tegas terkait penyedotan air tanah di Jakarta, jika aturan mengenai batas penyedotan air tanah ini tidak segera disusun atau ditegakkan, maka bisa dipastikan laju penurunan tanah di Jakarta akan semakin tinggi dari waktu ke waktu.
Pemulihan kondisi 13 sungai yang melintasi Jakarta harus segera dilakukan, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta harus bisa mengembalikan kondisi 13 sungai tersebut pada kondisi yang ideal untuk menampung curahan air hujan di puncak musim penghujan.
Proyek pengerukan 13 sungai yang hampir semuanya mengalami pendangkalan harus dilakukan secara terus menerus. Penataan bantaran sungai yang saat ini masih banyak diokupasi oleh permukiman-permukiman liar harus segera diselesaikan.
Rencana pemerintah DKI Jakarta, untuk mereklamasi pesisir Jakarta, untuk membangun 17 pulau buatan dan “Giant Sea Wall” sebagai salah satu solusi memecahkan permasalahan banjir Jakarta, sebaiknya tidak dilanjutkan, karena alih-alih menjadi solusi banjir, reklamasi pesisir Jakarta dan pembangunan Giant Sea Wall justru akan memperburuk dampak banjir di Jakarta.
Reklamasi akan merubah keseimbangan ekosistem pesisir Jakarta, hal ini tidak hanya akan memperburuk dampak banjir Jakarta, tetapi juga akan mengancam kehidupan ribuan nelayan yang matapencahariannya tergantung pada pesisir Jakarta.
Selain itu reklamasi pesisir Jakarta akan berpotensi meningkatkan pencemaran laut di pesisir Jakarta. Pembangunan “Giant Sea Wall” menurut Muslim Muin Ph.D., pakar oceanografi dari ITB, juga bukan merupakan solusi untuk banjir Jakarta, alih-alih, jika dipaksakan maka pembangunan megaproyek ini bukan hanya akan memperburuk banjir di Jakarta.
Pasalnya, keberadaan “Giant Sea Wall" akan mempengaruhi kecepatan aliran air sungai ke laut, tetapi juga akan mengancam ekosistem pesisir, dan mengancam matapencaharian nelayan di pesisir Jakarta.
Dari pada meneruskan rencana pembangunan megaproyek ini, Pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya berani mengambil langkah progresif dengan melakukan penataan wilayah pesisir Jakarta, dan meninjau ulang ijin-ijin bangunan di pesisir Jakarta.
Apabila pemerintah DKI Jakarta berani bertindak tegas pada para penghuni permukiman liar di bantaran sungai, pemerintah DKI Jakarta juga harus berani bertindak tegas pada para penghuni perumahan mewah dan pengelola pusat-pusat perbelanjaan yang berdiri di kawasan yang seharusnya menjadi habitat hutan bakau yang berfungsi melindungi Jakarta dari limpasan air pasang rob.
Untuk mengatasi semakin buruknya pengaruh perubahan iklim terhadap banjir di Jakarta, pemerintah pusat beserta segenap warga Jakarta, harus segera melakukan upaya-upaya kongkret untuk mengurangi laju perubahan iklim.
Upaya mitigasi terhadap penyebab perubahan iklim harus serius dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim, pemerintah juga harus segera mengurangi ketergantungan negeri ini yang begitu tinggi terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi.
Warga Jakarta juga harus ikut mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dengan memilih gaya hidup ramah lingkungan, seperti penghematan energi dan mengurangi penggunaan kertas. Selain mitigasi terhadap perubahan iklim, pemerintah DKI Jakarta juga harus mulai menyusun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama bagi warga Jakarta yang bermukim di wilayah pesisir.
Semua langkah-langkah diatas harus dilakukan secara simultan dan konsisten, jika pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta masih menunda-nunda dalam menyelesaikan berbagai faktor penyebab banjir di Jakarta, maka pada tahun-tahun ke depan, kita sebagai warga Jakarta harus bersiap untuk menghadapi banjir yang semakin buruk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
