Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gara-Gara Kisruh APBD, Ahok Terancam Dilengserkan

Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan kalangan DPRD DKI kembali memanas gara-gara kisruh penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (kanan) berbincang dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir (kiri) disaksikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di sela-sela rapat membahas bencana banjir, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2/2015)./Antara-Yudhi Mahatma
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (kanan) berbincang dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir (kiri) disaksikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di sela-sela rapat membahas bencana banjir, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/2/2015)./Antara-Yudhi Mahatma

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan kalangan DPRD DKI kembali memanas gara-gara kisruh penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak perlu ada panitia khusus lagi, langsung impeachment saja," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku tengah menggalang dukungan dari sejumlah anggota Dewan terkait dengan wacana tersebut. Pada Senin, 16 Februari, rencana pemakzulan akan dimatangkan.

Ancaman Taufik itu muncul setelah melihat ada kejanggalan dalam proses pengajuan APBD 2015 oleh pemerintah DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.

Dewan menganggap APBD senilai Rp 73,08 triliun yang diajukan pemerintah berbeda dengan hasil paripurna pada 27 Januari lalu. Taufik menduga Pemerintah Provinsi DKI mengubah anggaran secara sepihak.

Selain itu, paparnya, format e-budgeting APBD yang diajukan DKI bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat. Kementerian kemudian mengembalikan APBD yang diserahkan pemerintah.

Sementara itu, Dewan mengirim APBD versi paripurna ke Kemendagri sebagai bahan perbandingan, pada Senin lalu. Pada format APBD ini, tertera tanda tangan pimpinan Dewan di setiap lembarnya.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menjelaskan dua penyebab dikembalikannya APBD ke pemerintah DKI. Pertama, tiada ringkasan dan rincian obyek pendapatan belanja dan penerimaan. Kedua, Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah tidak detail.

“Kami coba membantu membuat formatnya,” katanya.

Ihwal format e-budgeting yang digunakan Ahok, Reydonnyzar mengaku tidak memahami dasar penggunaannya. Meskipun demikian, dia mengapresiasi program e-budgeting tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Jakarta, Heru Budi, menegaskan APBD yang diserahkan ke Kemendagri sama seperti hasil pembahasan di paripurna DPRD. “Tidak ada yang menyimpang,” katanya.

Ihwal ancaman pemakzulan, Ahok belum bisa dimintai konfirmasi. Namun ini bukan pertama kali dia bakal dimakzulkan. Sejumlah anggota Dewan pernah hendak memakzulkan Ahok lantaran gaya komunikasinya yang memicu kontroversi. Saat itu, Ahok berujar, “Enggak apa-apa. Santai saja.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Yusran Yunus
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper