Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan hak angket namun pihaknya akan kembali bertanya soal temuan dana siluman.
SIMAK: 75% Anggota DPRD DKI Setujui Hak Angket Lengserkan Ahok
Menurutnya, bila hak angket digunakan hanya karena format anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 menggunakan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting pihaknya akan bertanya balik terkait dengan hasil temuan kegiatan fiktif oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut. Pasalnya, hal itulah alasan digunakannya sistem e-budgeting.
"Enggak apa-apa. Silakan saja. Kita juga akan kirim surat kepada anggota DPRD menanyakan anda setuju ada temuan BPKP selama dua tahun yang mengatakan ada penemuan ada anggaran siluman dulu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Senin (23/2/2015).
Dia menilai perumusan APBD telah selesai. Prosesnya, kata Ahok, tinggal berproses di Kementerian Dalam Negeri. Adapun, terkait kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan tinggal menunggu hasil evaluasinya saja.
"Tadi kita sudah mengembalikan lagi apa yang diminta oleh Kemendagri. Kita lihat saja prosesnya seperti apa," katanya.
Seperti diketahui, BPKP menemukan kegiatan fiktif dalam APBD 2013 dan 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
