Bisnis.com, JAKARTA--Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta hanya menguntungkan pihak pengembang dan merugikan pemerintah serta masyarakat DKI.
"Dampak reklamasi ke lingkungan ada banyak, yang paling terlihat adalah hilangnya ekosistem laut. Jika pengurukan laut dilakukan maka wilayah tawar makin maju sehingga menyebabkan hilangnya kawasan mangroove. Aliran air juga makin panjang sehingga bisa menyebabkan banjir di daratan Jakarta," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (21/4/2015).
Selain dampak lingkungan, dia mempertanyakan keuntungan pembangunan reklamasi bagi DKI Jakarta. Pasalnya, dengan konsekuensi kerusakan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat Ibu Kota, nilai ekonomis yang didapat dari proyek ini terbilang kecil. Menurut Muslim, DKI hanya mendapatkan 5% dari tanah hasil reklamasi.
"Bukan cuma dapat sedikit dapat dari tanah, pemerintah juga harus pindahkan pelabuhan. Pemerintah bilang mau minta pengembang bangun pompa banjir. Lokasinya di pulau reklamasi atau daerah yang terkena banjir? Harus jelas," katanya.
Karena itu, Muslim mengatakan Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus meninjau ulang Keppres 52 Tahun 1995. Pemerintah harus menyesuaikan beleid tersebut dengan kondisi ekosistem alam di Teluk Jakarta saat ini.
"Pemerintah malah membuat kerumitan baru dengan membangun NCICD. Lebih baik Pemprov DKI benahi dulu drainasi dan normalisasi sungai kalau memang niatnya menyelesaikan masalah banjir," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
