Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan untuk meningkatkan penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemprov DKI, pihaknya akan gencarkan inventarisasi aset untuk memperbaiki peringkat.
"Karena tidak gampang untuk buat neraca menginventarisasi aset sekaligus dengan dokumen pendukung dan nilai aset. Satu proses terus menerus, untuk wilayah DKI yang begitu luas harus ada penyempurnaan sistematis," kata Djarot, Jumat (26/6/2015).
Langkah kedua, menurut Djarot, harus ada program konkret untuk sertifikasi aset. Pemprov DKI harus memetakan mana aset yang belum disertifikatkan mana yang sudah. Cara itu bisa dilakukan setiap tahun.
"Paling sulit adalah aset yang tidak bergerak, yang bergerak lebih mudah, karena kalau tidak seperti itu seringkali aset-aset itu bisa hilang berganti tangan tidak jelas, lalu kalau ada gugatan, posisi Pemprov lemah," kata Djarot.
Oleh sebab itu, ke depannya Pemprov DKI bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) menargetkan sertifikasi dilakukan dalam kurun 1-2 tahun. Djarot juga meminta agar kelebihan anggaran yang ditemukan di Disparbud DKI untuk segera dikembalikan.
"Ya dikembalikan. Jadi semua temuan kita ditindaklanjuti, bukan hanya Disparbud tetapi kita tindak lanjut semuanya," tuturnya.
Opini WDP (wajar dengan pengecualian) merupakan peringkat kedua dari empat opini yang dikeluarkan BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah setiap tahun.
Opini peringkat pertama adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), opini peringkat kedua WDP, opini peringkat ketiga adalah tidak wajar, dan keempat tidak memberikan pendapat atau Disclaimer.
Pemprov DKI pernah meraih peringkat opini WTP terhadap Laporan Keuangan APBD DKI TA 2011 dan 2012. Opini WDP mulai diterima Pemprov DKI pada Laporan Keuangan APBD TA 2013, saat Provinsi DKI dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
