Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPRD DKI sarankan Pemprov DKI untuk mengkaji penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Salah satunya adalah anggota fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman bahwa untuk menyehatkan anggaran, dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tidak perlu terlalu besar.
"Akan lebih bagus Pemprov mengamankan dana minimal dibandingkan memaksakan untuk maksimal," kata Prabowo dalam rapat KUAPPAS di Gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).
Pernyataan Prabowo pun mendapatkan sambutan senada dari rekannya sesama fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik. Menurut Taufik, PMP perku dikaji karena suasana ekonomi selalu berubah.
"Sekarang dapat Rp3 triliun, jangan berubah lagi sampai Desember dapat Rp6 triliun, karena situasi ekonomi tidak selalu sama PMP harus dikaji," jelas Taufik.
Pemprov DKI pada APBD 2015 memberikan PMP senilai Rp5,62 triliun. Dalam rancangan penetapan APBD 2016, nominal PMP meningkat menjadi Rp7,25 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
