Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta kaget dengan pengakuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI bahwa ada tim corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.
Hal itu dinyatakan oleh Wakil Kepala BPKAD Michael Rolandi C. Brata bahwa Pemprov DKI memiliki tim CSR untuk menerima bentuk CSR dari pihak swasta. Tim CSR tersebut berfungsi menyesuaikan proses penerimaan hibah dengan regulasi yang ada.
"Kalau kita lihat regulasi, kita ada tim CSR. Belum jadi pergub, baru ada SK tentang pembentukan tim CSR," ujar Michael dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 di Gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015).
Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang hadir pun membombardir Michael dengan pertanyaan siapa saja anggota tim CSR itu.
Michael mengaku anggota tim terdiri dari Dinas Sosial DKI dan pihak swasta terkait. Pasalnya, tiap CSR yang diperoleh DKI tim-nya berbeda-beda.
"Ternyata orangnya pelaku bisnis, tim CSR itu. Kita baru tahu," ujar Ketua Banggar, Mohamad Taufik.
Nampak tak siap menjawab DPRD, Asisten Sekda Bidang Keuangan DKI Andi Baso akhirnya mengakui belum ada regulasi jelas terkait pengelolaan CSR.
"Intinya Pak. Memang belum sampai terlalu detail kami mengatur CSR. Itu saja," ujar Andi.
Andi mengakui bahwa dia tidak yakin ada SK pembentukan tim CSR. Meskipun demikian, Andi berjanji memberikan data CSR yang telah diminta DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
