Anggota DPRD DKI Sesalkan Wali Kota Tak Mampu Susun Program

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial mengaku menyesal dengan format penyusunan program kegiatan para wali kota wilayah administrasi DKI Jakarta yang dipandangnya tidak jelas sasaran dan programnya,

 

Syahrial memberi contoh misalnya, pada kolom kegiatan monitoring, yang dituliskan sebagai sasaran kegiatan hanyalah "terlaksananya monitoring". Syahrial menilai seharusnya kolom sasaran bisa diisi dengan objek pencapaian yang tepat.

 

"Kalau ada aparat tidak mengerti terminologi perencanaan, saya mohon Pak Asisten Pemerintah, ini di evaluasi. Coba, mengerti tidak dia? Saya malu, ini Ibu Kota RI, DKI Jakarta. Sejajar dengan kota besar dunia lainnya, tetapi perencaan tingkat wilayah, Wali Kota tidak mengerti masalah terminologi. Jadi saya sayangkan, Wali Kota mengerti. Coba di tes saja Pak," tutur Syahrial dalam rapat KUA-PPAS di gedung DPRD DKI bersama Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Rabu (2/9/2015).

 

Syahrial meminta para Wali Kota bisa mendeskripsikan sasaran, bukan sekedar menuliskan hasil pencapaian. Syahrial mengetahui bahwa masalah format serta penulisan rancangan kegiatan ini tidak disusun langsung oleh wali kota, melainkan disusun oleh pegawai DKI lain. Politisi PDIP ini lantas menyesalkan ketidakmampuan Wali Kota mengontrol kinerja anak buahnya.

 

"Salahnya bapak adalah tidak mengontrol dan tidak mengawasi. Karena harusnya bapak mengecek. Nanti pada suatu saat kebiasaan itu jadi permanen baru malapetaka. Ini contoh saja kalau tidak ada koordinasi yang baik," tegas Syahrial.

 

Selain masalah itu, Syahrial juga menyesalkan rincian program yang disusun wali kota tak sesuai dengan tupoksi wali kota. Dia mencontohkan program wali kota mengikuti pameran flora dan fauna. Menurutny kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan.

 

Wali kota kurang begitu tepat melaksanakan tugas itu. Dia menemukan contoh lain ada kegiatan dalam rangka pelestarian Budaya Betawi dan lainnya. Menurut Syahrial, program itu bukan tugas wali kota. Wali Kota seharusnya bertugas dan bertanggung jawab atas kemajuan di wilayahnya.

 

"Nah penanggung jawab itu bisa dimulai dengan perencanan terpadu apa yang diusulkan oleh SKPD. Maka Bapak Wali Kota mengontrol, rencana kebijakan dari masing-masing sektor di wilayahnya," jelasnya.