Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wali Kota di DKI Diminta Kontrol Suku Dinas

Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Syahrial memandang ketidakmampuan mengontrol dan mengoordinasikan para Wali Kota administrasi DKI menjadi faktor lambannya program pembangunan.
Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Syahrial memandang ketidakmampuan mengontrol dan mengoordinasikan para Wali Kota administrasi DKI menjadi faktor lambannya program pembangunan./JIBI
Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Syahrial memandang ketidakmampuan mengontrol dan mengoordinasikan para Wali Kota administrasi DKI menjadi faktor lambannya program pembangunan./JIBI
Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan Syahrial memandang ketidakmampuan mengontrol dan mengoordinasikan para Wali Kota administrasi DKI menjadi faktor lambannya program pembangunan.
 
"Menurut saya jika kemampuan Wali Kota dalam mengontrol bawahannya cukup baik, kejadian di Kampung Pulo tak akan terjadi. Tanggung jawab dewan juga dipertanyakan, bagaimana tanggung jawab Wali Kota," kata Syahrial di Gedung DPRD DKI dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (2/9/2015).
 
Syahrial menuturkan hingga September ini penyerapan anggaran DKI masih rendah. Dia mengimbau Wali Kota untuk mengontrol penyerapan anggaran di tiap suku dinas wilayahnya.
 
"Misalnya, Dinas Perumahan baru terserap 3% dari anggaran. Ini anggaran semua terlaksananya di dinas, dan harusnya Wali Kota serahkan ke suku dinas. Karena semua ada di dinas, anggaran juga harusnya diserahkan ke suku dinas," jelas Syahrial.
 
Syahrial menilai sejumlah kegiatan yang disusun Wali Kota DKI Jakarta harusnya dilaksanakan suku dinas. Keterlambatan eksekusi kegiatan akan meningkatan asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
 
"Ini mendasar sekali. Kita menata bersama daripada kegiatan-kegiatan ini tidak ada beban kerja yang seimbang," sambungnya.
 
Sebelumnya,Syahrial mengaku menyesal dengan format penyusunan program kegiatan para wali kota wilayah administrasi DKI Jakarta yang dipandangnya tidak jelas sasaran dan programnya,
 
Syahrial memberi contoh misalnya, pada kolom kegiatan monitoring, yang dituliskan sebagai sasaran kegiatan hanyalah "terlaksananya monitoring". Syahrial menilai seharusnya kolom sasaran bisa diisi dengan objek pencapaian yang tepat.
 
"Kalau ada aparat tidak mengerti terminologi perencanaan, saya mohon Pak Asisten Pemerintah, ini di evaluasi. Coba, mengerti tidak dia? Saya malu, ini Ibu Kota RI, DKI Jakarta. Sejajar dengan kota besar dunia lainnya, tetapi perencaan tingkat wilayah Wali Kota tidak mengerti masalah terminologi. Jadi saya sayangkan ini," tutur Syahrial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper