Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pansus DPRD DKI Jakarta kembali melaksanakan rapat klarifikasi atas hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI bersama Pemprov DKI di ruang rapat Komisi A, Selasa (8/9/2015).
Rapat tersebut dipimpinan oleh Ketua Tim Pansus Triwisaksana, Wakil Ketua Tim Pansus Prabowo Soenirman, dan Inspektorat DKI Lasro Marbun.
Adapun pembahasan rapat pansus hari ini adalah tentang sejumlah aset inbreng kepada BUMD DKI yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) yang tak ada bentuk fisiknya.
Lasro mengatakan terkait temuan 8 bidang tanah yang tercatat di aset DKI setelah ditelusuri ternyata salah satu aset itu diklaim milik Jaktour ternyata memang terlanjur masuk dalam Peraturan Daerah.
Perwakilan JakTour dan Wakil Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Michael Rolandi menjelaskan dalam akte pembelian lahan dan pendirian PT hanya ada bentuk fisik. Jaktour mengakui ada beberapa bidang tanah yang masih berperkara dan belum selesai.
"Di 8 lokasi tidak jelas dimana lokasinya dan tidak diselesaikan oleh kita," ungkap Michael.
Penjelasan ini kembali menuai argumentasi dari anggota tim pansus, salah satunya Bestari Barus. Politisi Partai Nasional Demokrat ini menanyakan apakah BPKAD tak melakukan pengecekan atas inbreng 9 bidang tanah.
"Apakah ketika menerima Perda Bapak tidak cek dulu?Jangan - jangan yang kalah aset ini punya Bapak juga," kata Bestari.
Anggota Pansus lainnya Dite Abimanyu menyarankan untuk menuntaskan masalah aset perlu dilakukan pertemuan intensif antara Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, semua BUMD DKI, dan BPKAD.
"Kami merekomendasikan kepada PT Jakarta Tourisindo. Tetapi yang diperiksa itu BPKAD. Saya tanya belum pernah secara resmi melakukan koordinasi. Namun banyak BUMD baru tahu temuan BPK karena kami datang. Makanya Pak Lasro, harusnya BPKAD dan BP BUMD harus koordinasi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
