Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, anggota dewan mempertanyakan anggaran belanja modal pengadaan global positioning system (GPS) senilai Rp284 juta.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bestari Barus menanyakan kepada Dinas Penataan Kota DKI Jakarta alasan penyediaan anggaran tersebut. Bestari mempertanyakan jenis dan berapa unit yang dibeli sehingga harus menggelontorkan dana ratusan juta.
"Belanja modal GPS segitu dibuat dari apa Pak? Bertatahkan emas atau perakkah? Mohon penjelasannya," ujar Bestari di Ruang Serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Kepala Dinas Penataan Kota Iswan Achmadi mengatakan GPS tersebut berfungsi untuk menentukan koordinasi pengukuran ancang bangunan. Fungsi lainnya untuk melakukan pengawasan sehingga sangat canggih dan akurat.
"Mengapa harganya mahal? Di GPS ini ada sistem navigasinya. Saat ini kita sudah punya lima Pak, ini tambahan saja kami beli satu unit," jelas Iswan.
"Kami mau lihat barangnya Pak, bisa?," tanya Pimpinan Banggar Mohamad Taufik. Sejumlah anggota dewan pun mengiyakan untuk melihat fisik GPS tersebut. Jika GPS itu canggih, anggota dewan justru meminta Iswan menambah pembelian unit GPS.
Iswan menerangkan bahwa GPS itu realtime dan bisa dilihat melalui komputer pada saat yang bersamaan. Sejumlah aplikasi menyebabkan GPS ini terbilang mahal.
Dalam rangka menghemat anggaran dan memenuhi amanat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bestari masih menanyakan potensi lain untuk memiliki dan menggunakan GPS tersebut tanpa menghabiskan anggaran yang besar.
"Itu GPS apakah disewa saja tidak bisa?" tanya Bestari diikuti tawa sejumlah peserta rapat.
Iswan pun bersikukuh bahwa GPS yang akan dibeli oleh Dinas Penataan Kota adalah GPS yang canggih, sehingga sulit untuk disewakan. Mendengar sejumlah penjelasan itu, Bestari dan sejumlah anggota dewan lain pun tak lagi memberi argumentasi. Sebaliknya, mereka justru menyarankan penambahan anggaran jika dibutuhkan bagi dinas terkait.
"Baiklah Pak. Tetapi tolong kepada Pak Asisten untuk mensosialisasi kepada dinas-dinas, jika anggaran diubah tetapi masih dicantumkan yang lama harus segera dikoreksi karena nanti APBD tidak cukup. Berapa persen yang harus diturunkan, supaya bapak bisa menjawab kebutuhan yang terbaru," imbuh Bestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
