DPRD DKI Dapat Aduan, Penyerapan Rendah Karena Lambatnya ULP

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membocorkan penyebab penyerapan anggaran yang rendah karena lambannya kinerja unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 19 September 2015 01:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (Kanan) - Bisnis.com/Gloria
Bisnis.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membocorkan penyebab penyerapan anggaran yang rendah karena lambannya kinerja unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa.
 
Salah satu anggota Banggar Bestari Barus mengatakan dia mendapatkan kabar dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain bahwa kendala pelelangan dari SKPD bukan semata karena ketakutan dinas terkait, tetapi juga lambatnya ULP melakukan pengadaan barang dan jasa.
 
"Saya tak perlu menyebutkan siapa nama SKPD yang menceritakan, tetapi SKPD tersebut mengatakan penyerapan anggaran rendah karena terkendala prosesnya di ULP," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jumat (18/9/2015).
 
Pimpinan Banggar Ferrial Sofyan menambahkan sejalan dengan pernyataan Bestari, sebaiknya SKPD lebih jujur dan terbuka mengoordinasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pelelangan.
 
"Jadi maksudnya lebih mudah jika dilakukan seperti yang sebelumnya yakni pelelangan di wilayah masing-masing begitu?" tanya Ferrial.
 
Anggota Banggar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rois Hadayana juga mengatakan hal yang sama. Menurut Rois, dia memahami keterlambatan penyerapan anggaran karena terlambatnya pengesahan anggaran.
 
"Saya percaya untuk DKI ini bisa menyelesaikan persoalan kalau tidak bisa ya tidak bisa lebih baik diganti ULP-nya. Tetapi saya percaya ini masih bisa," jelas Rois.
 
Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal pun menjelaskan bahwa ULP bukan penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Dia menampik jika komitmen kerja ULP terbilang rendah sehingga menghambat pelelangan. Dia pun menampik tudingan bahwa pihaknya menyusun anggaran secara gelondongan. Yusmada menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan detail lokasi jalan yang akan diperbaiki dan dibangun.
 
"Nanti kami akan sajikan dan sampaikan kepada anggota dewan lokasi pembangunan dimana saja," kata Yusmada.
 
Mendengar itu Ferrial mengusulkan agar Dinas Bina Marga segera lakukan perencanaan untuk dimasukkan dalam KUA-PPAS. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan jika Bina Marga bisa mengerjakan pekerjaan dalam ritme cepat, maka Oktober ini tak ada kendala untuk memulai lelang.
 
"Misalnya ketok palu bulan Desember, Januari bisa taken kontrak. Januari hingga Februari bapak sudah bisa melakukan lelang, tidak akan telat kalau sepuluh bilan pelaksanaan," jelas Ferrial.
 
Adapun kekhawatiran anggota dewan terkait penyerapan anggaran cukup besar mengingat penyerapan anggaran 2015 hingga memasuki semester dua masih terbilang kecil.
Tag : dki
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top