Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui Apartemen D10 untuk Wisma Atlet pada Asian Games 2018 akan diperuntukkan sebagai rumah susun sewa masyarakat berpenghasilan rendah.
"Iya untuk rusun MBR. Tidak masalah kalau sekelas hotel berbintang empat. Kan kami memang memberikan subsidi, harga sewanya mungkin sekitar Rp600.000," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (1/10/2015).
Ahok masih akan membeli ulang Apartemen D10 lewat Dinas Perumahan. Dia memprioritaskan pembangunan Apartemen D10 untuk mengejar target Asian Games 2018. "Nanti kami yang menyewakan, sehingga kami putuskan harganya Rp5 juta ke bawah," terangnya.
Ahok menampik jika biaya perawatan D10 lebih mahal. Secara infrastruktur dan konstruksi, Apartemen D10 tak berbeda dari rusun lainnya. Beberapa fasilitas yang ada sama dengan rusunawa lain, misalnya lift.
Terkait sistem penyewaan, warga yang masuk hanya cukup iuran pemeliharaan lingkungan dengan sistem subsidi silang.
Ahok juga mengaku tak perlu Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur regulasi Apartemen D10. Anggaran pembangunan Wisma Atlet atau Apartemen D10 disusun oleh PT Jakarta Propertindo.
"Tahun ini bisa saja Jakpro pinjam di bank. Tahun ini kita suntik Rp1 triliun, tahun depan kita suntik lagi," kata Ahok.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan anggaran pembangunan Wisma Atlet atau Apartemen D10 menggunakan pinjaman bank.
Heru pun mengatakan penundaan groundbreaking Apartemen D10 sebagai peruntukkan Wisma Atlet dalam Asian Games 2018 disebabkan oleh penamaan dalam surat hibah yang ambigu.
Pasalnya peruntukkan Apartemen D10 pasca Asian Games adalah sebagai rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu sudah diakomodir oleh Sekretariat Negara melalui surat hibah yang kalimatnya adalah untuk rusunawa MBR.
"Permasalahannya di kemudian hari semua pejabat lembaga negara termasuk penegak hukum, pemeriksanya, pejabat-pejabat harus komitmen kalau kami membangun rusun D10 yang kalimatnya di dalam klausul Setneg itu hibahnya oleh Departemen Keuangan rusun MBR," jelas Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
