Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembangunan Kawasan Transit Angkutan Masal di Dukuh Atas Butuh Rp500 Miliar

Pembangunan kawasan campuran baik pemukiman dan komersial dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal di mana stasiun dan terminal sebagai pusatnya alias Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Dukuh Atas membutuhkan anggaran sedikitnya Rp500 miliar.
Dokumentasi seorang pekerja berdiri di dekat mesin bor bawah tanah, Antareja, di titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan, Jakarta/Antara
Dokumentasi seorang pekerja berdiri di dekat mesin bor bawah tanah, Antareja, di titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan, Jakarta/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan kawasan campuran baik pemukiman dan  komersial dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal di mana stasiun dan terminal sebagai pusatnya alias Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Dukuh Atas membutuhkan anggaran sedikitnya Rp500 miliar.

Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Transportasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Yudi Douglas mengatakan anggaran sebesar itu merupakan perhitungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan hanya untuk basic structure atau infrastruktur dasarnya saja.

"Rp500 miliar itu hitungan JICA dan hanya untuk basic structure saja, seperti misalnya pembuatan artificial ground dan area pedestrian," tuturnya.

Kebutuhan dana pembangunan basic structure tersebut cukup besar dikarenakan rencananya selain untuk pedestrian juga akan dibangun artificial ground yang terletk di sebagian atas sungai, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah.

"Direncanakan nanti akan dibangun artificial ground yang akan menutupi sebagian atas sungai di Dukuh Atas yang akan digunakan sebagai lokasi rotasi busway," tuturnya.

Pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti pihak mana yang akan mengembangkan TOD di Dukuh Atas yang digadang-gadang bakal menjadi TOD percontohan itu.

Meskipun, lanjutnya biasanya pengembangan TOD menggunakan skema public privat partnership (PPP) alias sharing pemerintah dan swasta.

"Untuk pembangunan basic structure kemungkinan besar akan dikerjakan oleh pemerintah, karena dananya cukup besar dan dinilai kurang feasible apabila dikerjakan swasta," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper