Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahok Perintahkan Pembangunan Jaya Ikut Lelang Rumah Susun dan Jalan

Ahok Perintahkan Pembangunan Jaya Ikut Lelang Rumah Susun dan Jalan

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta PT Pembangunan Jaya terlibat dalam pembangunan jalan sampai rumah susun.

Ahok meminta PT Pembangunan Jaya mengikuti proyek pembangunan jalan di Ibu Kota dengan menambah kapasitas hot mix..

"Saya meminta mereka [Pembangunan Jaya] untuk hotmix naik tiga kali lipat supaya bisa menyuplai ke kampung-kampung," kata Ahok di Gedung Jaya, Kamis (17/12/2015).

Ahok pun juga meminta BUMD dengan 40% saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini untuk ikut lelang pembangunan sekolah dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ahok mengakui, sebelumnya PT Pembangunan Jaya memang tak banyak terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur. Salah satu yang sudah diikuti oleh PT Pembangunan Jaya adalah joint operation light rapid transit (LRT) dengan PT Jakarta Propertindo.

"Pokoknya mereka semua ikut mengerjakan dari mulai tanggul, pencegahan banjir, pompa, LRT, incenerator, termasuk untuk pembangunan rumah susun, saya juga sudah menugaskan kepada mereka," terang Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana menggabungkan paket lelang konstruksi beberapa fasilitas pemerintah mulai tahun depan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda yang mengatakan besaran nilai paket lelang konstruksi dipatok minimal Rp100 miliar.

"Dulu itu kan mata kegiatannya banyak dan kecil-kecil nilainya. Dengan sistem ini maka jumlah paket lelangnya lebih sedikit, tetapi nilainya lebih besar yakni minimal Rp100 miliar," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (14/12/2015).

Dia menuturkan skema pemaketan lelang tersebut akan diterapkan pada pekerjaan konstruksi bangunan milik pemerintah, misalnya rumah sakit, rumah susun, dan sekolah.

Menurutnya, dinas-dinas terkait berkewajiban untuk menggabungkan beberapa paket lelang konstruksi bangunan. Setelah itu, paket lelang tersebut akan diproses oleh BPPBJ untuk dimasukkan ke dalam sistem sehingga dapat dilihat oleh perusahaan.

"Misalnya, Dinas Pendidikan DKI menganggarkan 55 paket. Nah, nanti itu akan dijadikan satu paket besar renovasi sekolah. Hal yang sama juga diberlakukan untuk rumah susun dan rumah sakit," paparnya.

Blessmiyanda tak menampik bahwa dampak penerapan sistem baru ini mewajibkan perusahaan yang ikut lelang menyediakan modal besar mengikuti nilai proyek yang dipaketkan. Hal ini hanya membuka peluang lelang hanya bagi perusahaan tertentu saja, yakni perusahaan-perusahaan besar.

"Kami hanya mau perusahaan yang kredibel. Kami mau berantas mafia-mafia lelang yang acap kali ikut serta dalam proyek DKI. Proses pemantauannya juga lebih mudah," katanya.

Kendati demikian, BPPBJ tetap mengharuskan perusahaan berskala besar tersebut untuk bermitra dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Nantinya, kata dia, BPPBJ akan menetapkan aturan soal keikutsertaan UKM dalam proyek konstruksi di Ibu Kota.

"Pelaku UKM bisa tetap ikut serta untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, misalnya instalasi listrik, taman, atau pemasangan fasilitas," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper