Bisnis.com, JAKARTA—Tidak adanya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bentukan warga dinilai menjadi penyebab utama maraknya prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) Wewen Zie mengatakan, warga belum mengantongi sertifikat sejak serah terima unit tahun 2010 lalu dan belum diakomodasi untuk pembentukan P3SRS, sementara pengembang dari Agung Podomoro Gruop keukeuh menunjuk pengelola sendiri.
“Apartemen dikelola seperti bisnis saja, mereka hanya peduli warga bayar IPL, setelah itu mau buat apa di sana ya terserah, efeknya prostitusi meraja lela. Tidak ada transparansi. Akan beda kalau warga yang kelola karena kita ingin juga membangun kemasyarakatan di sini,” katanya melalui sambungan telepon, dikutip Jumat (8/4/2016).
Wewen mengatakan, upaya mediasi yang dilakukan selama ini tidak berbuah hasil yang diharapkan. Sementara itu, langkah warga untuk membentuk P3SRS tak jarang malah sengaja dihalang-halangi dengan berbagai modus.
Sementara itu, P3SRS bentukan pengembang dinilai warga banyak menyalahi aturan hukum dan sama sekali tidak mewakili warga.
Selama sertfikat belum diterima, tuturnya, warga selama ini diperlakukan semata-mata seperti penyewa, bukan pemilik, meskipun sudah melunasi pembayaran. Selama tidak ada P3SRS, warga pun tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut.
Padahal, sertifikat juga punya arti penting bagi warga, terutama yang ingin mengagunkannya guna kepentingan lain. Hingga saat ini, tuturnya, belum satupun warga yang menerima sertifikat hak milik atas unit apartemen.
“Ini skandal besar, sertifikat itu diapakan? Kita tidak tahu mengapa, walapun kita dengar ada selentingan kenapa belum diterima, yakni karena sertifikat itu sudah diagunkan lagi di bank. Beberapa teman kita ada yang kerja di bank dan melihat sendiri sertifikat itu diagunkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
