Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak akan membongkar bangunan eks Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris. Bangunan itu justru akan dijadikan cagar budaya, mengingat bangunan merupakan salah satu peninggalan zaman Belanda.
"Lahannya tetap sama, kami mau jadi cagar budaya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Bangunan akan difungsikan sebagai tempat pengendali lalu lintas oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. Rencananya akan dibangun Intelligent Transportation Systems (ITS) untuk memantau semua jenis transportasi.
"Sehingga semua nanti fasilitas Dinas Perhubungan untuk memonitor MRT, LRT termasuk nanti dari Dirlantas semua mau disatuin di situ," ujarnya.
Pihaknya, sambung Basuki, juga akan menyiapkan ruang untuk jumpa pers. Mengingat area itu akan dijadikan taman aspirasi, seperti Taman Pandang Istana. Sehingga jika ada aksi unjuk rasa, ada tempat untuk jumpa pers.
"Jadi kalau orang demo yang mau diliput wartawan, kami sediakan. Sampaikan aspirasi di situ," tandasnya.
Semula Kedubes Inggris merasa keberatan dengan biaya notaris yang dibebankan. Mengingat biaya yang diajukan cukup besar yakni 0,8-1 persen dari harga pembelian, atau senilai Rp 4,7 miliar.
"Kami sampaikan, kami lagi cari cara. Kan ada dasar peraturan dari Kepala BPN, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu tidak perlu bayar notaris," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Menurut Basuki, jika biaya notaris ditiadakan, maka akan memberikan keuntungan kepada Kedubes Inggris. Diharapkan tahun ini pembelian lahan bisa dilakukan. Sebab jika tidak dibayar tahun ini, mereka akan menjual kepada pihak lainnya.
"Ini kan keberatan yang dibebankan kepada pemerintah Inggris, dia harus bayar notaris. Sekarang kan kalau gitu dia bisa hemat itu yang mau kami sampaikan," ujarnya.
Rencananya lahan Eks Kedubes Inggris akan dibuat untuk taman aspirasi. Namun bangunan yang ada tidak akan dibongkar, melainkan akan dimanfaatkan.
"Gedungnya nggak kami bongkar. Kalau tanah pemerintah malah semua peruntukan boleh dipakai. Untuk kepentingan pemerintah loh," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
