Bisnis.com, JAKARTA- Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran dan pendapatan daerah (APBD) DKI 2017, Kemendagri mencoret anggaran untuk renovasi rumah Dinas Ketua DPRD senilai Rp1,4 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan pencoretan tersebut dilakukan setelah waktu lalu dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri.
"Kosong, sudah nggak ada. Anggaran itu tidak ada lagi," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Kamis (29/12/2016).
Apalagi, menurut Soni, sapaan akran Sumarsono, anggaran untuk renovasi rumah dinas cukup besar, apalagi hal tersebut tidak termasuk dalam program prioritas dan mendesak.
Dalam evaluasi tersebut, Soni mengatakan Kemendagri meminta supaya APBD DKI 2017 dapat mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan kata lain, Program yang tidak masuk dalam RKPD dipastikan akan ditolak, kecuali sifatnya mendesak, kemudian anggaran tersebut dapat dimasukkan jika terdapat dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah.
"Kalau renovasi nggak mendesak ya dihilangkan. Contohnya, hari ini dalam RKPD saudara tidak lagi bisa melihat anggaran sopir DPRD, perbaikan rumah DPRD, nggak ada, sudah dievaluasi oleh Mendagri dan dipertanyakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
