BUDI DAYA IKAN : Pemerintah Amankan 7 Rumpon Ilegal

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan tujuh rumpon ilegal di perairan Maluku dalam operasi pengawasan yang dilakukan sepanjang Mei 2017.
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 03 Juni 2017  |  02:00 WIB

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan tujuh rumpon ilegal di perairan Maluku dalam operasi pengawasan yang dilakukan sepanjang Mei 2017.

Eko Djalmo Asmadi, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), mengatakan pihaknya membawa lima dari tujuh rumpon ilegal yang ditemukan berhasil dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung, sedangkan dua lainnya terlepas ketika ditarik dari lokasi karena kondisi cuaca dan ombak cukup tinggi.

Menurutnya, pemerintah mengamankan rumpon ilegal tersebut karena berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

“Rumpon yang dipasang tidak sesuai ketentuan akan memengaruhi jalur migrasi atau ruaya ikan, karena ikan akan terkumpul di rumpon-rumpon yang dipasang sehingga ikan yang bisa ditangkap nelayan menjadi berkurang," katanya, Jumat (2/6).

Rumpon atau fish agregating devices (FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat atau atraktor dari benda padat. Alat itu berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul sehingga operasi penangkapan lebih efektif dan efisien.

Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon. Aturan itu mewajibkan setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia memiliki surat ijin pemasangan rumpon (SIPR).

Selain mengatur perizinan, regulasi itu juga mewajibkan pemasangan rumpon sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI), tidak mengganggu alur pelayaran, dan tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia.

Kemudian jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 mil laut, serta tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar atau zig zag.

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pemasangan rumpon juga harus menghindari hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan atau unwanted bycatch. Untuk menghindarinya, maka struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring, dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Operasi pengawasan rumpon ilegal sendiri merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP selain selain mengawasi kapal perikanan ilegal atau illegal fishing.

Pengawasan terhadap rumpon perlu dilakukan karena banyak rumpon yang dipasang secara ilegal di perairan Indonesia, dan tidak memiliki izin yang sah dari KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang telah menyatakan perang terhadap rumpon ikan milik asing yang ditanam di tengah laut secara ilegal, karena dianggap membuat ikan tuna tidak mau ke tepi lautan.

Menteri Susi pun menilai keberadaan rumpon menjadi ancaman tersendiri bagi upaya peningkatan hasil tangkapan tuna. Padahal, saat ini sekitar 68% ikan tuna di seluruh dunia berasal dari Laut Banda.

Ditjen PSDKP sebelumnya juga menyita empat rumpon ilegal dalam operasi pengawasan Kapal Pengawas Hiu Macan 03 pada 15—21 Februari 2017 di perairan Maluku dan Halmahera.

Dalam operasi pengawasan Kapal Pengawas Hiu Macan 04 juga berhasil mengamankan 11 rumpon ilegal dalam operasi yang dilakukan pada 7—11 Februari 2017.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kementerian kelautan dan perikanan

Editor : Lili Sunardi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top