Pemprov DKI Prioritaskan Pengelolaan Keuangan Secara Efisien

Usai menghadiri pembukaan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2017 di Istana Negara, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku puas dengan pencapaian DKI Jakarta.
Nirmala Aninda | 14 September 2017 16:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan) didampingi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) Kresno Sediarsi (tengah) di sela-sela peluncuran JakOne Mobile, di Jakarta, Selasa (29/8). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, Jakarta – Usai menghadiri pembukaan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2017 di Istana Negara, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku puas dengan pencapaian DKI Jakarta.

Penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan 2016 menurut Djaro bukan tujuan utama.

“Karena itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah bagaimana pengelolaan keuangan DKI itu efisien dan tidak dikorup,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, kinerja pemerintahan bukan sekadar prosedur. Jika program kerja tidak memiliki hasil konkret dan tidak dapat dinikmati masyarakat, maka akan menjadi usaha yang sia-sia.

“Jangan kemudian merekayasa laporan fiktif dengan berbagai macam cara supaya dapat WTP.  Ini persoalan apakah hasilnya maksimal dan bisa dinikmati rakyat,” tukasnya.

Dia menyampaikan sejumlah pesan dari Presiden Joko Widodo yang diutarakan pada rakernas Kamis pagi, bahwa pemerintah daerah akan lebih efisien apabila menggunakan media digital dan sistem elektronik.

Jakarta sudah mengaplikasikan sistem elektronik dalam proses pembukuan anggaran serta menerapkan sistem pembayaran non-tunai di sejumlah fasilitas umum seperti Transjakarta dan pembayaran di jalan tol.

Djarot menyampaikan selama masa pemerintahannya, baik saat menjabat sebagai wakil gubernur, pelaksana tugas gubernur, hingga saat ini, dirinya menghindari memasukkan program kerja yang tidak jelas masud dan tujuannya.

“Termasuk APBD Perubahan ini. Jangan sampai perubahan ini kemudian memasukkan anggaran yang tidak dibahas, anggaran yang sifatnya program susulan dan tidak dibahas secara detail. Kita akan perkuat sistem kita,” katanya.

Tag : pemprov dki
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top