Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menggungah video rapat pimpinan ke akun Youtube resmi Pemprov DKI.
Pengamat kebijakan Yogi Suprayogi mengatakan kebijakan yang dicanangkan oleh Anies - Sandi tersebut adalah sebuah kemunduran.
Menurutnya memang ada beberapa informasi yang sifatnya internal yang tidak dapat disampaikan kepada publik seperti kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan negara.
"Tapi kalai level pemprov apa sih yang mau dirahasiain? Kalau menurut saya ini sebuah kemunduran padahal dulu sudah akuntabel dan transparan," ujarnya saat dihubungi, Senin (11/12/2017).
Yogi menyebutkan Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik mencantumkan 14 kriteria pelayanan publik antara lain transparansi dan akuntabilitas.
"Kalau misalnya tentang penentuan kebijakan saya pikir harusnya diupload," tukasnya.
Baca Juga
Informasi bersifat rahasia di dalam birokrasi daerah menurut Yogi merupakan hal yang wajar ditambah lagi dengan pemerintahan daerah DKI Jakarta yang berada di kawasan Ring 1.
"Mas Sandi dan Pak Anies sebaikanya mengembalikan kebijakan tersebut kepada UU [tentang Keterbukaan Publik] apakah mau menjalankan tata kelola pemerintah yang baik dengan memperlihatkan transparansi dan sebagainya," katanya
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyebutkan alasan pembatasan karena konten dari video rapim yang dipimpin oleh Anies Baswedan justru menciptakan perpecahan diantara netizen.
"Yang kami pantau dari rapim pertama yang diunggah itu justru digunakan utuk meme. Bukan hanya oleh yang tak mendukung kami, tetapi membangga-banggakan dan melakukan tindak provokasi," ujarnya.
Sejak awal masa jabatan mereka, sejauh ini hanya ada satu video rapat pimpinan yang tersedia yakni rapat pimpinan perdana sejak Anies-Sandi dilantik.
Video rapat pimpinan yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2017 tersebut terbagi menjadi lima bagian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
