Ini Catatan Sri Mulyani Soal Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan catatan tentang program DP Nol Rupiah. Sri menuturkan masih banyak masalah yang dihadapi. Misalnya, masalah lokasi, segmentasi, dan target.
Feni Freycinetia Fitriani | 27 Desember 2017 13:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keynote speech dalam acara Investor Gathering 2017 di Jakarta, Senin (18/12). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, Menkeu datang untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Selain berbicara soal pentingnya perumusan RPJMD DKI, dia juga memberikan catatan tentang program kerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Salah satunya soal program perumahan rakyat, yaitu DP Nol Rupiah.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan perumahan [untuk masyarakat] berpenghasilan rendah, termasuk uang muka 0%. Pemerintah pusat juga memiliki program itu dan program ini masih sangat struggle," katanya di Balai Agung, Rabu (27/12/2017).

Berkaca dari program pemerintah pusat, Sri menuturkan masih banyak masalah yang dihadapi. Misalnya, masalah lokasi, segmentasi, dan target.

"Kalau sekadar membangun rumah dan laku pasti banyak. Banyak orang punya daya beli yang cukup. Masalahnya bagaimana menyediakan perumahan termasuk bagi mereka yang tinggal di hunian kumuh," imbuhnya.

Sri berharap Pemprov DKI bisa mengeksekusi program DP Nol Rupiah dengan baik dan tepat sasaran. "Jika berhasil maka Pemprov DKI dapat mentransformasi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota terbaik bagi masyarakatnya sendiri," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menyediakan tiga lokasi pembangunan properti untuk program DP Nol Rupiah yang diusung Anies-Sandi. Lahan-lahan tersebut akan dibangun oleh Pemprov DKI dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Dinas Perumahan Rakyat bertanggung jawab membangun properti di Pulo Gadung. Sementara itu, PD Sarana Jaya dan PT Jakpro masing-masing mendapat tugas mendirikan bangunan di Pondok Kelapa dan Jalan Yos Sudarso.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dki jakarta

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top