Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan lebih dari 200.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki masa pensiun pada periode 2017-2018.
Kekosongan tersebut akan dimanfaatkan oleh kementerian untuk membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Diharapkan setidaknya akan tersaring 50% atau 100.000 CPNS dari penerimaan pada 2018.
"Tadi saya sampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menyusun rencana penerimaan CPNS yang benar-benar dibutuhkan. Tolong utamakan untuk tenaga keseahatan dan tenaga pendidikan," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Selain itu, dia juga menyebutkan rekrutmen ASN bagi bidang-bidang utama pendukung program kerja gubernur seperti infrastruktur harus diperhatikan agar pegawai yang ditempatkan sesuai dengan bidangnya.
Penerimaan CPNS nantinya akan melalui pembukaan formasi nasional sebelum peserta untuk pemenuhan pos pemerintah daerah disaring guna memenuhi kebutuhan bidang-bidang utama pendukung program kerja Gubernur. "Tahun ini, kami coba penuhi sesuai dengan anggaran yang ada. Ya rencananya kami buka sesuai yang saya sampaikan tadi, yang pensiun 220.000 dan yang kami terima minimum 50%," tuturnya.
Asman mengatakan 2018 juga merupakan tahun reformasi birokrasi dimana sistem rekrutmen akan menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi. Menurutnya, penerimaan CPNS harus melalui satu pintu yaitu tes penerimaan, tidak boleh ada lagi penerimaan PNS tanpa tes.
Pembenahan proses rekrutmen CPNS sudah dimulai sejak 2017 ketika kementerian membuka formasi 37.000 posisi CPNS untuk 60 kementerian dan lembaga. Dari alokasi itu, sebanyak 10% diantaranya disyaratkan lulus dengan predikat cum laude.
Antusiasme peserta CPNS tahun ini saja mencapai 2,6 juta pelamar. Dia melanjutkan manajemen ASN ke depannya harus berdasarkan dengan kinerja pegawai sehingga sasaran yang ingin dicapai jelas. Setiap tahunnya, kementerian akan melakukan evaluasi terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menentukan tunjangan kerja para ASN.
Aspek yang lain yang masih perlu dibenahi adalah aspek pelayanan publik yang saat ini sudah dilakukan dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik. "Jadi, yang menjadi ukuran bukan lagi serapan, bukan lagi laporan keuangan tapi hasil yang dihasilkan oleh program tersebut," ujar Asman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
