Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BANJIR JAKARTA, Anies: Jangan Bicara Geser-Geser Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi pertanyaan soal normalisasi sungai Ciliwung.
Suasana rumah warga di bantaran sungai Ciliwung yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (5/2/2018). Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung./Antara-Galih Pradipta
Suasana rumah warga di bantaran sungai Ciliwung yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (5/2/2018). Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Ciliwung./Antara-Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi pertanyaan soal normalisasi sungai Ciliwung.

Pasalnya, kewajiban Pemprov DKI untuk membebaskan lahan masih terganjal janji Anies yang tak mau menggusur warga di bantaran sungai.

"Nanti sebentar. Sekarang lagi ada yang ngungsi jangan bicara geser-geser dulu," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (6/2/2018).

Dia menuturkan pola banjir kali ini berbeda dengan kejadian pada November 2017. Kala itu, katanya, curah hujan di Jakarta sangat tinggi sehingga titik alirannya berbeda.

"Nanti sebentar. Sekarang lagi ada yang ngungsi jangan bicara geser-geser dulu," ujar Anies Baswedan di Balai Kota.

Sementara itu, banjir kali ini fokusnya pada aliran sungai Ciliwung karena tingginya debit dari dari Katulampa, Bogor.

Menurut proyeksi BMKG cuaca seperti ini bisa diproyeksikan sampai pertengahan Februari.

"Kami akan bersiaga sampai 16 Februari. mungkin lebih dari itu, mungkin bisa lebih awal," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso tak menampik bahwa belum ada progres yang memadai untuk proyek normalisasi lantaran kendala dari pihak Pemprov DKI.

"Proyek normalisasi masih berjalan. Anggaran juga tidak ada masalah, tetapi kami gak bisa eksekusi jika Pemprov DKI belum membebaskan lahan di bantaran sungai," ujarnya ketika ditemui Bisnis, Senin (5/2/2018).

Dia menuturkan sesuai perjanjian yang telah disetujui, pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bertanggung jawab untuk membangun fisik atau konstruksi beton di pinggir sungai.

Sementara itu, Pemprov DKI akan memastikan lahan-lahan tersebut harus bebas dari hunian warga sebelum dibangun oleh pemerintah pusat. Lambatnya progres pembebasan lahan, lanjutnya, membuat progres normalisasi sungai yang dimulai dari TB Simatupang hingga ke Manggarai menjadi lambat.

Bahkan, karena itu pula, Kementerian PU PR tidak menganggarkan dana untuk normalisasi pada tahun ini.

"Tahun lalu, kami sudah anggarkan tetapi karena tidak ada progres pembebasan lahan maka anggarannya hangus. Dari total 39 km, kami baru menyelesaikan 16 km. Itu di dua sisi sungai," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper