Bisnis.com, JAKARTA--Ada pemandangan berbeda di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Jika biasanya dilalui oleh kendaraan pribadi dan Transjakarta, sejak pukul 11.00 wib jalan protokol tersebut dipenuhi oleh ribuan pengemudi ojek online yang melakukan unjuk rasa.
Berdasarkan pantauan Bisnis, ribuan pengemudi mengenakan jaket berwarna hijau-hitam tersebut terlihat antusias mendengarkan orasi rekan-rekan sejawatnya di atas mobil.
Salah satu orator yang bernama M. Rahman T. mengambil TOA yang mulai mengumumkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Staf Presiden Moeldoko di Istana.
"Teman-teman, perjuangan kita akhirnya tidak sia-sia. Saya dan beberapa rekan bisa diterima oleh Presiden Jokowi," katanya di depan peserta aksi, Selasa (26/3/2018).
Dia menggambarkan persoalan yang dirasakan oleh sebagian besar pengemudi ojek online, baik yang tergabung dalam Grab maupun Gojek. Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia tersebut bercerita betapa "makmur" hidupnya saat merasakan tarif Rp4.000/Km sehingga mampu mengantongi penghasilan Rp1,2 juta dalam dua hari
Kondisi tersebut bertolak-belakang dengan realita saat ini dimana pengemudi hanya menerima tarif bersih Rp1.600/Km.
"Pak Jokowi kaget dan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera mengatasi masalah ini besok. Syukur Alhamdulillah ini berkah Allah," ucapnya.
Tak berselang lama, terdengar teriakan dan tepuk tangan dari massa yang mengikuti aksi tersebut.
"Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!" teriak lautan pria yang memakai jaket hijau biru di depan Istana Presiden sore itu.
Setelah bertemu dengan Jokowi, perwakilan pengemudi ojek online lalu melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan, KSP, dan dua perusahaan aplikasi.
Seperti diketahui, ribuan pengemudi ojol menggelar aksi demo di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ada tiga tuntutan yang disampaikan.
Pertama, pemerintah harus merevisi pasal 47 ayat 3 di UU 22/2009. Pengemudi ojek online kesulitan karena saat ini sepeda motor tidak masuk dalam kategori kendaraan umum.
Kedua, pendemo juga meminta pemerintah memastikan posisi kemitraan dalam RUU Ketenagakerjaan. Pasalnya, hubungan antara perusahaan penyediaan layanan aplikasi (Gojek dan Grab) dan pengemudi masih sebatas mitra kerja, bukan karyawan.
Tuntutan terakhir soal tarif. perusahaan penyedia aplikasi seharusnya bisa merasionalisasikan tarif sesuai kebutuhan. Dikatakan, tarif yang ditetapkan oleh Gojek dan Grab saat ini rata-rata di bawah Rp2.000/km. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan dalam penentuan tarif untuk melindungi Pengemudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
