Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Layanan Kesehatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk memperbaiki layanan kesehatan agar kasus warga yang kesulitan mendapatkan layanan ambulans tidak terulang lagi.
Ambulans dibutuhkan untuk menolong pasien yang gawat darurat./Istimewa
Ambulans dibutuhkan untuk menolong pasien yang gawat darurat./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk memperbaiki layanan kesehatan agar kasus warga yang kesulitan mendapatkan layanan ambulans tidak terulang lagi.

Pengamat Jakarta Research and Public Policy (JRRP) Rizky Dayana mengaku prihatin atas kejadian yang dialami warga bernama Haldi. Warga DKI Jakarta kesulitan mendapatkan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

Dia mengeluhkan pelayanan AGD Dinkes DKI Jakarta saat memesan ambulans untuk ibunya. Haldi diminta menyiapkan fotocopy KTP dan KK, padahal saat itu kondisi ibunya membutuhkan penanganan medis secepatnya.

Rizky menilai Pemprov DKI Jakarta perlu layanan kesehatan berbasis digital yang dapat menghilangkan hambatan birokrasi.

“Prihatin sekali atas kejadian yang menimpa Pak Haldi. Sudah sangat urgent bagi Pemprov (DKI Jakarta) mencari solusi masalah ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/7/2018).

Menurutnya, layanan kesehatan Dinkes DKI termasuk ambulans membutuhkan inovasi kekinian, yaitu digitalisasi. Dia menyatakan solusi persoalan tersebut nantinya bisa didapatkan dari Aplikasi Jakarta Sehat yang akan segera diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Rizky mengatakan layanan kesehatan berbasis digital akan membuat warga Jakarta mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, murah, dan cepat.

“Tak perlu menunggu-nunggu lagi fotocopy KTP dan KK, saat emergency dengan layanan kesehatan digital, warga Jakarta tinggal pesan lewat HP dan langsung akan dilayani,” ucapnya.

Dia menuturkan, data warga berupa KTP dan KK akan langsung terverifikasi pada tahap pembuatan akun. Adanya KTP dan KK juga berfungsi untuk mencegah pemanggil palsu.

Layanan kesehatan berbasis digital, imbuhnya, bukanlah layanan parsial. Layanan itu terdiri dari semua jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Tentu tidak hanya ambulans, digitalisasi harus mencakup semua jenis layanan seperti dokter, obat-obatan, dan alat kesehatan. Dari semua fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Faskes Dinkes, Swasta, dan TNI Polri harus segera direalisasikan, jangan sampai kejadian Pak Haldi terulang,” paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper