Sempat Ditolak, DPRD DKI Akhirnya Terima LKPJ APBD Anies-Sandi

Setelah melalui beberapa kali rapat, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 pada Senin (23/7/2018).
Feni Freycinetia Fitriani | 23 Juli 2018 20:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Istimewa/Diskominfotik Pemprov DKI

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah melalui beberapa kali rapat, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 pada Senin (23/7/2018).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun mengetuk palu tanda diterimanya laporan pertanggungjawaban pertama pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"LKPJ ini dinyatakan kami terima, tetapi dengan beberapa catatan. Tolong  Satuan kerja Perangkat Daerah segera melakukan rapat dengan Gubernur untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi," ujarnya.

Catatan yang dimaksud Prasetio, salah satunya soal masih rendah realisasi serapan anggaran oleh masing-masing dinas. Padahal, dia mengungkapkan eksekutif sendiri yang meminta anggaran belanja lebih dari Rp70 triliun.

Berdasarkan rekap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2017, sisa anggaran terbesar ada pada bidang infrastruktur, yakni sebesar Rp5 triliun. Selain itu, ada pula 41 kegiatan yang gagal lelang dengan total nilai Rp50 miliar.

Pihak eksekutif beralasan kegagalan lelang disebabkan oleh adanya pemenang yang ternyata tidak bisa menunjukkan workshop mereka, peserta lelang tidak lolos kualifikasi, harga yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan, serta adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran belanja terjadi lantaran buruknya sistem perencanaan dan tidak maksimalnya kinerja pejabat SKPD tertentu.

"Saya minta Pak Gubernur segera tetapkan kepala dinas atau badan secara definitif. Sekarang ini banyak plt. [pelaksana tugas], mereka kan tidak bisa tanda tangan kontrak. Pertanggungjawabannya bagaimana?" ungkap Prasetio.

Ketua Fraksi Golkar Yudhistira Hermawan mempertanyakan program-program yang tidak tereksekusi dari dinas-dinas tersebut lantaran tidak mendapat penjelasan karena absennya pejabat terkait dalam rapat itu. Dari dinas-dinas yang disorot itu, hanya Plt. Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo yang hadir.

"Apa saja program-program dari dinas ini? Apakah program yang gagal dianggarkan kembali di 2018? Jaminan eksekutif bisa terlaksana. Kami sepakati anggaran Rp77,1 triliun ya harus diserap agar memutar roda ekonomi di Jakarta," kata Yudhistira.

Sejumlah anggota dewan lintas fraksi yang hadir pun menilai jawaban dari SKPD tidak cukup memuaskan. Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan jawaban pihak eksekutif terkait gagal lelang rata-rata disebabkan oleh tidak kredibelnya para pemenang lelang tidak bisa dijadikan pembelaan.

"Ini sudah menang (lelang) tapi kok enggak bisa dijalankan karena ternyata enggak ada alamat perusahaan dan lain-lain. Harusnya dicek sebelum ikut itu jadi enggak ada gagal lelang," ujarnya.

Sebelumnya, Prasetio Edi Marsudi telah dua kali menolak menandatangani LKPJ APBD DKI. Pihak eksekutif diminta menjelaskan lebih lanjut perihal anggaran yang tidak terserap. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pun sempat menuding proses pembahasan LKPJ tersebut dipolitisasi.

Tag : apbd dki
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top