PKS Sebut Pembangunan di Era Anies Baswedan Berjalan Lambat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun ini berjalan lambat.
Feni Freycinetia Fitriani | 26 September 2018 15:22 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun ini berjalan lambat.

Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu ketika membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Awalnya, PKS menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran oleh Pemprov DKI. Dite menuturkan angka penyerapan anggaran baru mencapai 28,5% pada Juli 2018. Sementara, posisi penyerapan belanja langsung dan tak langsung pada 26 September belum menyentuh 50% atau baru terealisasi 47,6%.

Menurutnya, kondisi tersebut kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran.

"Banyak kegiatan pembangunan prioritas yang perkembangannya sangat lambat seperti rumah DP Rp0, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Hampir satu tahun pemerintahan Anies berjalan, pembangunan unit rumah DP Rp0 baru berjalan di satu lokasi, yaitu di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyek rumah susun sebanyak 703 unit tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2019. 

Bukan itu saja, Fraksi PKS pendukung pasangan Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat Pilkada DKI tersebut juga menyoroti batalnya pembangunan tiga rumah susun pada tahun ini.

Ketiga proyek tersebut, yaitu Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Dite juga meminta agar Pemprov DKI mencari jalan keluar tunggakan uang sewa di rumah susun yang jumlahnya mencapai Rp27,8 miliar.

"Tunggakan pembayaran tersebut terus meningkat karena banyak penghuni yang tak bisa melunasi hutang sewa kepada pemerintah," jelasnya.

 

Tag : pks, anies baswedan
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top