Bisnis.com, JAKARTA--Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijatmoko mengatakan besaran tarif dan subsidi MRT masih dibahas oleh Pemprov DKI.
"Kami lagi proses. Pemprov siapkan [subsidi] dan ada yang diamanahkan Perda 5/2014 tentang Transportasi dan memang melalui persetujuan DPRD DKI," katanya, Senin (12/2/2019).
Dia menuturkan pemerintah Ibu Kota mempertimbangkan semua aspek dalam perumusan tarif dan subsidi untuk MRT. Beberapa elemen acuan salah satunya tarif Transjakarta sebesar Rp3.500. Seperti diketahui, tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan dalam sejak beroperasi pada 15 tahun yang lalu hingga saat ini.
Selain Transjakarta, Sigit juga mempertimbangkan moda transportasi alternatif, misalnya motor atau mobil berbasis aplikasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
"Sekali lagi, kami ingin ada keterpaduan. Rule [aturan] besarnya keterpaduan seluruh moda transportasi, bukan hanya yang berbasis jalan, rel, tapi semua diintegrasikan. Makanya perlu analisa menyeluruh," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan pihaknya tak bersentuhan langsung pada pembahasan pemberian subsidi pada tarif MRT.
Menurutnya, proses tersebut saat ini ditangani langsung Asisten Perekonomian Sekertaris Daerah (Sekda), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
"Besaran subsidi dan tarih sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur. PT MRT Jakarta tinggal menjalankan saja," katanya.
Tanpa subsidi, dia memperkirakan tarif MRT Jakarta berkisar Rp17.000-Rp20.000 per penumpang. Angka tersebut diperoleh dari kajian konsultan dengan memperkirakan jumlah rata-rata penumpang harian sebanyak 175 ribu orang per hari dan biaya investasi.
Selain itu, MRT Jakarta juga telah menggelar survey penumpang (ridership survey) beberapa bulan lalu. Hasilnya, tingkat kemampuan warga untuk naik MRT sebesar Rp8.500 per penumpang untuk jarak 10 km. Besaran tersebut lantas diajukan kepada Pemprov DKI untuk dikaji lebih lanjut.
Menurutnya, untuk mendapatkan angka subsidi yang ideal, ada dua jenis tarif yang dipertimbangkan, yaitu tarif penumpang dan tarif keekonomian.
"Nah selisih dari tarif penumpang dan keekonomian merupakan besaran subsidi. Makanya, hal yang akan didiskusikan dan disetujui oleh Pemprov dan DPRD DKI besaran tarif yang akan dibebankan penumpang bukan subsidinya," ujar Tuhiyat.
Meski mendesak untuk menentukan besaran subsidi tarif, dia optimistis pemerintan dan anggota dewan dapat merampungkan pemberlakuan tarif ideal sebelum tenggat waktu pengoperasian pada Maret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
