Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bakal membentuk perusahaan gabungan (holding) BUMD yang bergerak di sektor transportasi.
Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (19/3/2019).
Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa DKI Jakarta diberi wewenang untuk melakukan perencanaan untuk pembangunan infrastruktur transportasi sekaligus pengelolaannya.
Apalagi, kurang dari sepekan atau 24 Maret mendatang moda raya terpadu (MRT) Jakarta akan beroperasi mengangkut penumpang secara komersial.
"Kemudian soal wewenang tadi juga disebutkan nanti [semua stakeholders] akan melakukan konsolidasi. Sekarang ini terpisah-pisah, ada PT MRT Jakarta, PT KCI, dan Transjakarta. Itu semua nantinya akan dinaungi menjadi sebuah holding," kata Anies.
Dia menuturkan dengan bergabung menjadi sebuah holding BUMD dan BUMN, sahamnya dapat dimiliki berbagai daerah. Meski demikian, Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
Jika holding tersebut sudah berjalan, infrastruktur dapat dibangun melalui korporasi sehingga tidak terbatas wilayah pemerintahan. Pasalnya, saat ini pembangunan di luar Ibu Kota tersendat karena dana yang dimiliki pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak sebesar APBD DKI Jakarta.
"Kalau BUMD itu mau membangun di Bogor atau Depok ya bisa. Tidak lagi terkendala oleh wilayah," jelasnya.
Dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan operasional moda transportasi memang tidak sedikit. Anies menuturkan pembangunan untuk kedua komponen tersebut membutuhkan dana setidaknya Rp571 triliun.
Sementara itu, anggaran yang harus disiapkan untuk pembangunan kawasan terintegrasi (transit oriented development/TOD) justru lebih besar. "[Kami memerlukan] sekitar Rp770 triliun untuk pembangunan TOD dan lain-lain," ungkap Anies.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar Pemprov DKI segera menyelesaikan persoalan penetapan tarif MRT Jakarta sebelum operasional pada 24 Maret mendatang.
Jokowi mengingatkan bahwa skema subsidi atau public service obligation (PSO) sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tarifnya segera ini. Keputusan ada di Gubernur. Segera diputuskan ya kalau bisa sebelum peresmian," kata Presiden saat meninjau uji publik MRT Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
