Resmi, Pemprov DKI Tetapkan Pergub Pembebasan PBB untuk Veteran

Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan dan mengundangkan Pergub No. 42/2019 yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk guru, veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, dan mantan presiden serta wakil presiden.
Resmi, Pemprov DKI Tetapkan Pergub Pembebasan PBB untuk Veteran Muhamad Wildan | 25 April 2019 14:06 WIB
Resmi, Pemprov DKI Tetapkan Pergub Pembebasan PBB untuk Veteran
Sosialisasi pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak air tanah secara non tunai - Natalia Indah Kartikaningrum

Bisnis.com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan dan mengundangkan Pergub No. 42/2019 yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk guru, veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, dan mantan presiden serta wakil presiden.

Pergub tersebut resmi ditetapkan dan diundangkan per tanggal 24 April 2019.

Adapun disahkannya pergub ini menindaklanjuti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mewacanakan perluasan pembebasan PBB yang awalnya hanya untuk pribadi pemilik hunian dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 milliar.

Pembebasan PBB untuk veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, dan mantan presiden serta wakil presiden berlaku untuk 3 generasi hingga anak dan cucu pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya, pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS, serta purnawirawan Polri dan TNI berlaku untuk dua generasi hingga anak dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 dari pergub yang dimaksud, pembebasan PBB hanya berlaku untuk satu objek pajak untuk tiap permohonan pembebasan PBB yang diajukan.

Selain menjanjikan perluasan pembebasan PBB untuk pihak-pihak yang telah disebut di atas, Anies juga membuka potensi untuk membebaskan PBB untuk pribadi pemilik hunian dengan NJOP di bawah Rp2 milliar.

Namun, hingga saat ini belum ada pergub yang menjadi landasan hukum pembebasan PBB untuk hunian dengan NJOP di bawah Rp2 milliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top