Bisnis.com, JAKARTA — Efisiensi transaksi melalui Quick Respon (QR) Code diharapkan mampu membantu perekaman penerimaan keuangan daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) mampu terdongkrak secara optimal.
Oleh sebab itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkolaborasi bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengintensifkan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Seperti diketahui, QRIS diluncurkan Bank Indonesia sejak 17 Agustus 2019. Targetnya, seluruh aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking akan mengacu QRIS secara efektif mulai 1 Januari 2020.
Ponco menjelaskan elektronifikasi transaksi yang nantinya akan mengacu pada QRIS akan membuat pencataan transaksi PAD DKI Jakarta semakin rapi. Contohnya di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan perparkiran yang sebagian masih terkendala terkait penerapan teknologi.
"Ini sejalan dengan elektronifikasi transaksi yang sudah kita jalankan bersama pihak pemprov. Memang sebagian besar sudah, tapi belum semua. Misalnya perparkiran, itu masih ada yang belum [masuk sistem online atau masih manual], baik on street maupun off street, itulah yang bisa kita garap bersama," ungkap Ponco dalam diskusi di Gedung BI Jakarta, di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Selain itu, perekonomian pun diharapkan mampu terdorong akibat penghematan biaya seperti penggunaan uang tunai dan kertas untuk dokumentasi transaksi, sehingga penghematan biaya ini dapat dialihkan ke kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Oleh sebab itu, BI Perwakilan DKI Jakarta akan melanjutkan kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait, agar elektronifikasi transaksi mampu terealisasi di semua sektor.
"Di Jakarta ini kan banyak misalnya Ragunan, Taman Mini, museum, itu nanti bisa menggunakan QRIS yang sudah standar, bisa diakses oleh semua aplikasi pembayaran yang sudah terhubung dengan Bank Indonesia," tambah Ponco.
Harapannya, manfaat QRIS bukan hanya dirasakan pemerintah. Namun, mampu mempermudah masyarakat yang makin gencar mengusung gaya hidup digital, serta membuat dunia usaha menghemat biaya pengelolaan transaksi dan memudahkan pembayaran kewajibannya di sektor pajak dan retribusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
