Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PSI Kritisi Anggaran DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru menyisir isi anggaran tahun 2020 baru-baru ini.
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Partai Solidaritas Indonesia mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru menyisir isi anggaran tahun 2020 baru-baru ini.

Padahal, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri, anggaran sudah harus disahkan akhir November 2019.

Juru Bicara PSI Rian Ernest meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur Gubernur Anies yang lalai dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.

“Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020,” ujarnya di ruang Fraksi PSI DKI Jakarta, Senin (28/10/2019).

Rian menilai Anies tidak mengetahui detail anggaran, misalnya kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atau anggaran Dinas Pariwisata untuk influencer senilai RP5 miliar.

Menurut Rian, Jakarta dihadapkan dengan dua konsekuensi politik terkait dengan pengesahan APBD DKI. Pertama, anggota dewan yang baru terpilih terpaksa mengesahkan APBD yang tidak maksimal dirancang dan dibahas hanya karena mengejar tenggat waktu pengesahan. Di sisi lain, DPRD bekerja keras menganalisa anggaran dengan konsekuensi akan melewati batas tenggat waktu akhir November.

“Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD DKI tapi di Pemprov DKI. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi kartu kuning ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PSI Jakarta Idris Ahmad mempertanyakan langkah Pemprov DKI merevisi rancangan APBD DKI secara mendadak. Bahkan, nilai KUA-PPAS 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6,55 triliun dari Rp95,4 triliun menjadi Rp89,4 triliun Rupiah. 

PSI berharap perubahan ini disertai dengan penjelasan detail kegiatan dan komponen-komponen yang dihilangkan atau dikurangi.

“Pengurangannya dan penambahannya di kegiatan mana tidak jelas. Kami ingin tahu apa yang berubah dan logika perubahannya. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka di dalam anggaran," katanya. 

Idris meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen atau satuan terkecil ke publik. 

Tujuannya, agar masyarakat umum bisa ikut mengawasi proses perencanaan yang dilakukan oleh SKPD. Pemprov DKI diketahui belum mengunggah KUA-PPAS 2020 di situs jakarta.go.id hingga saat ini. Padahal, pembahasan APBD DKI harus selesai selambat-lambatnya 30 November. 

“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD DKI. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler