Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) salah alamat.
Munculnya anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar oleh Dinas Pendidikan DKI menunjukkan lemahnya pengawasan Anies terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Dia enggak paham apa yang diusulkan anak buahnya. Wong, bulan Juli KUA-PPPAS 2020 sudah dikirimkan ke DPRD DKI kok. Bukan salah sistemnya," katanya ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10/2019).
Dia menuturkan Anies seharusnya bisa mencegah kebocoran dengan melakukan penyisiran anggaran sebelum dokumen KUA-PPAS 2020 diteken pada Juli 2019. Dengan menandatangani dokumen tersebut, Anies secara otomatis telah menyetujui seluruh program yang akan dieksekusi anak buahnya tahun depan.
Namun, sejak Juli-awal Oktober tidak ada hal signifikan yang dilakukan Anies. Justru, dia baru memimpin rapat penyisiran anggaran pada 23 Oktober 2019. Hal itu dilakukan setelah Pemprov DKI dan Badan Anggaran DPRD DKI melakukan pembahasan KUA-PPAS 2020.
"Kenapa baru ramai-ramai dan menyalahkan e-budgeting. Apapun aturannya, kita [DPRD DKI] gak mau tahu. Harusnya Anies paham dong semua program dan anggaran sebelum menandatangani KUA-PPAS untuk dibahas dewan," ucapnya.
Baca Juga
Senada dengan Gembong, Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuka akses publik ke website ebudgeting Pemprov DKi (apbd.jakarta.go.id) secepatnya. Pasalnya, hingga sampai ini banyak anggaran siluman yang muncul dalam penajaman rancangan KUA-PPAS 2020.
“Lebih baik akses ke publik segera dibuka, kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov DKI tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS” ujar Ima.
Padahal, semenjak tahun 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisatif untuk transparansi dengan menbuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD).
Menurutnya, kejadian ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Selain mengenai akses yang tertutup, PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat.
Dia mencontohkan anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar Rp5 Miliar, Anggaran Lem sebesar Rp82 Miliar, dan juga pembuatan jalur sepeda yang tiba-tiba saja naik dari Rp 4,4 miliar menjadi Rp73 Miliar. Namun, saat ini tidak bisa dilakukan proses review dari anggota dewan karena aksesnya masih tertutup.
“Pak Gubernur seharusnya membuka lebar-lebar akses informasi terkait KUA PPAS, karena waktu yang semakin sempit akhirnya November sudah harus selesai, maka akan lebih baik jika banyak pihak yang membantu menyisir angaran,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
