Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Milik Daerah operator transportasi di Ibu Kota perlahan tapi pasti mencoba tak lagi bergantung pada dana subsidi transportasi dari pemerintah daerah.
Seperti diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengajukan dana subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) sebesar Rp6,9 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Angka tersebut naik drastis dibandingkan dengan tahun ini yang hanya sebesar Rp3,7 triliun. Rinciannya, untuk bus Transjakarta dari Rp2,7 triliun naik menjadi Rp5,8 triliun, kereta Moda Raya Terpadu (MRT) naik dari Rp672 miliar menjadi Rp938 miliar, dan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta dari Rp278 miliar menjadi Rp665 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya menjelaskan bahwa besaran PSO dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penumpang. Oleh sebab itu, di tengah isu polusi udara dan tuntutan pengembangan transportasi massal Ibu Kota, anggaran PSO diproyeksi bertambah.
Pengamat Transportasi Universitas Indonesia sekaligus peneliti Indonesian Urban Transport Institute (Iutri) Alvinsyah menilai pengembangan angkutan memang harus ditopang dengan bisnis di luar penyelenggaraan transportasi. Misalnya, mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Dengan begitu, ujar Alvin, bukan hanya operator transportasi yang mendapat keuntungan, masyarakat pun diharap semakin 'betah' menggunakan transportasi massal karena dekat, adanya fasilitas lengkap di luar angkutan (makan-minum-istirahat), dan kawasan semakin enak dilihat.
"Ya, terutama sejalan dengan pengembangan angkutan massal berbasis rel, idealnya setiap kawasan stasiun yang potensial dikembangkan dengan konsep TOD, agar aksesibilitas angkutan massal lebih baik, tingkat penggunaan angkutan massal pun bisa bertambah," ujar Alvinsyah kepada Bisnis, Rabu (6/11/2019).
15 Tahun
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Tuhiyat sepakat bahwa pendapatan nontiket (non fare box revenue) merupakan kunci untuk melepas ketergantungan subsidi biaya operasional.
"Subsidi tidak akan pernah hilang selamanya kalau berfokus meringankan penumpang. Maka dari segi bisnis, kita tentu terus berupaya meringankan beban Pemda lewat pendapatan di luar tiket," ungkap Tuhiyat kepada Bisnis.
Di samping beberapa sektor pendapatan nontiket yang telah berjalan seperti media periklanan, kios retail, dan telekomunikasi, Tuhiyat mengungkap bahwa dalam waktu dekat MRT Jakarta akan mengembangkan TOD.
Harapannya MRT Jakarta, sebagai pengembang kawasan di sekitar stasiun sesuai amanat Peraturan Gubernur No 67/2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, bisa menangkap berbagai sumber pendapatan yang belum mampu diambil pemprov.
Misalnya, lewat kerja sama dengan pihak-pihak dalam kawasan yang diuntungkan atas adanya MRT, dan pemanfaatan lahan kosong dalam kawasan menjadi entitas bisnis seperti perumahan atau tempat perbelanjaan.
"Sementara kita ada lima stasiun prioritas untuk pembangunan TOD. Kawasan Dukuh Atas, Senayan, Blok M dan Asean atau kawasan Sisingamangaraja, Lebak Bulus, dan Fatmawati. Insyaallah, Dukuh Atas yang jadi pionir dalam waktu dekat," ungkap Tuhiyat.
Tuhiyat menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur MRT Jakarta akan dimanfaatkan secara maksimal sehingga target 70 persen total pendapatan berasal dari luar tiket bisa terwujud.
"Proyeksi kami, dari berapa pendapatan total MRT satu periode yang bisa menggerus besaran PSO sedikit demi sedikit sehingga nantinya hilang sepenuhnya, kalau dari fase satu ini saja, dari kondisi keuangan, kita proyeksi 15 tahun lagi bisa lepas PSO. Ini belum ditambah fase yang lain," jelas Tuhiyat.
Optimistis
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono optimistis Transjakarta mampu mencapai target pendapatan nontiket hingga Rp100 miliar pada periode mendatang.
Seperti diketahui, Transjakarta baru memulai eksplorasi pendapatan di luar tiket lewat iklan luar ruang aset bus Transjakarta.
Langkah selanjutnya, Agung berharap sektor usaha juga berminat melirik potensi periklanan dari halte-halte Transjakarta yang telah diperbarui atau dimodifikasi ulang.
"Kami selanjutnya akan tiga halte prioritas [komersialisasi], pertama di CSW, Pemuda Rawamangun, dan Bundaran HI. Semoga bisa mendorong pendapatan nontiket," ungkap Agung kepada Bisnis selepas menghadiri acara peresmian Halte Tosari BRT Transjakarta yang baru, Jumat (1/11).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT LRT Jakarta Wijanarko menjelaskan bahwa PSO yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dibutuhkan untuk menutup biaya uji coba dan operasional awal.
LRT Jakarta yakin mampu mendorong pendapatan nontiket sejak awal operasi. Rencana komersialisasi fisik kereta dan stasiun akan dimulai pada November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
