Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mencatat nilai proyeksi belanja APBD 2020 pasca pembahasan di komisi saat ini masih di posisi Rp93,9 triliun.
Padahal seperti diketahui, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta seharusnya hanya mencapai Rp89,4 triliun akibat dana perimbangan dari pemerintah pusat yang tak turun dan angka sisa anggaran tahun lalu yang diproyeksi berkurang.
“Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami per Jumat (8/11/2019) pagi, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun,” ujar Idris Ahmad, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, dalam keterangannya kepada Bisnis, Sabtu (9/11/2019).
Idris mengungkap walaupun ada pengurangan belanja langsung, ada juga anggaran kegiatan baru yang bertambah signifikan dan tidak tercantum di RPJMD atau Kegiatan Strategis Daerah. Banyak kegiatan tersebut terkait dengan rencana penyelenggaraan Formula E.
PSI mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memotong anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.
Menurut Idris, agar anggaran belanja dapat sesuai dengan proyeksi pendapatan, Pemprov DKI seharusnya melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp6,5 triliun. Hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp118 miliar setelah pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp1,9 triliun.
“Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Perinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp555,6 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) naik Rp141,6 miliar,” kata Idris.
PMD untuk PT Jakarta Propertindo bertambah hampir dua kali lipat dari Rp2,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki, prasarana LRT koridor Kelapa Gading-JIS, dan Formula E.
“Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari Rp3,94 juta menjadi Rp4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp300 miliar. Penyesuaian nilai UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran,” jelas Idris.
Soroti Target Pajak
Idris juga menyoroti target pajak tahun 2020 sebesar Rp49,5 triliun yang dinilai tidak realistis. Padahal, target pajak tahun 2019 sekarang sebesar Rp44,5 triliun hingga kini masih sulit terpenuhi.
Berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pajak per 8 November 2019 baru mencapai Rp33,4 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kurang Rp11,1 triliun di dua bulan terakhir tahun berjalan 2019.
“Defisit tahun ini sangat besar sehingga SiLPA tidak sebesar perkiraan awal. Target pajak tahun depan terlalu besar, belanja tahun depan pun masih belum dipangkas menyeluruh," ujarnya
"Gubernur dan TAPD harus bertindak cepat memperbaiki penghitungan anggaran. Ini sudah masa kritis pembahasan. Gubernur harus segera menyisir langsung dan mengambil keputusan sulit. Di situasi darurat ini, perlu ketegasan apa yang harus dipotong dan dihemat!” tutup Idris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
