Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyelenggaraan Formula E Butuh Kreativitas Pendanaan

Beberapa pihak menyayangkan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang pendanaannya diambil murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Laga Formula E di jalanan Brooklyn, New York, AS pada Minggu (14/7/2019). Berbeda dengan ajang Formula 1, balapan ini menggunakan mobil bertenaga listrik dan digelar di jalanan kota./USA Today Sports via Reuters
Laga Formula E di jalanan Brooklyn, New York, AS pada Minggu (14/7/2019). Berbeda dengan ajang Formula 1, balapan ini menggunakan mobil bertenaga listrik dan digelar di jalanan kota./USA Today Sports via Reuters

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak menyayangkan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang pendanaannya diambil murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Formula E bukanlah agenda prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

“Event semacam ini mestinya tidak dibebankan pada APBD, tapi dicarikan sponsor dari swasta,” ungkap Misbah kepada Bisnis, Selasa (12/11/2019).

Menurut Misbah, studi kelayakan terhadap event ini pun belum matang, “Terutama dari sisi kesiapan keterlibatan anak-anak muda DKI atau pembalap Indonesia, juga terkait dengan dampak sosial-ekonomi bagi warga DKI dan peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) DKI, ini sepertinya belum matang dilakukan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Misbah menyarankan agar Pemprov memikirkan pendanaan Formula E yang lebih kreatif pada tahun berikutnya. Misalnya, dengan sponsor atau kerja sama dengan private sector pemilik modal.

Wakil Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan hal serupa.

Anggara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan mengorbankan kepentingan rakyat demi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2020.

“Sekali lagi kami tegaskan, sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat. Bukan justru menghambur-hamburkan triliunan uang rakyat hanya untuk event satu hari saja,” kata Anggara dalam keterangannya, Selasa (12/11/2019).

Dalam KUA-PPAS 2020, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,16 triliun untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi Formula E tahun depan.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Ara ini, proses pembahasan dan penyusunan anggaran Formula E tersebut justru dengan memotong anggaran-anggaran yang jauh lebih penting dan mendasar bagi kepentingan warga Jakarta.

Misalnya, Pemprov mengurangi alokasi anggaran bagi program revitalisasi gelanggang olahraga (GOR) dan stadion sepak bola sebesar Rp320,5 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga. Tak hanya sarana dan prasarana olahraga, pemotongan alokasi juga terjadi pada program rehabilitasi gedung sekolah di bawah Dinas Pendidikan senilai Rp455,4 miliar. Dengan pemotongan itu, gedung-gedung sekolah di Jakarta gagal direhabilitasi.

“Sulit kami membayangkan, kok Pak Anies tega membiarkan program revitalisasi 12 gelanggang olahraga dan stadion kita berhenti, sementara sedikitnya 25 gedung sekolah atau 518 ruang kelas sekolah dasar (SD) juga gagal direhabilitasi, 16 ribu anak-anak SD kita tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai. Ini menunjukkan kepedulian Pak Anies terhadap masa depan pemuda dan pelajar sangat rendah,” imbuhnya.

Nahasnya, pemotongan alokasi anggaran revitalisasi fasilitas olahraga dan rehabilitasi bangunan sekolah demi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E itu terjadi di tengah defisit anggaran.

Oleh karena itu, lanjut Ara, penyelenggaraan Formula E di Jakarta perlu strategi baru. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang lebih dulu menjadi tuan rumah Formula E, seperti Jerman, Inggris Prancis, dan Amerika Serikat, mereka hanya menyediakan tempat.

Seharusnya, pembiayaan event mutlak menjadi tanggung jawab produsen mobil listrik dan pihak swasta lainnya, bukan malah dibebankan pada anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

“Pemprov DKI perlu strategi baru. Jangan semuanya dibebankan pada uang rakyat. Negara-negara lain tidak ada yang pakai uang rakyat. Murni semuanya ditopang dan disponsori oleh produsen mobil dan pihak-pihak swasta lainnya,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper