Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka alasannya tidak sepakat untuk memberhentikan operasi KRL selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB guna mencegah penularan Covid-19.
Luhut mengatakan alasan tersebut juga berdasarkan pada studi di Kementerian Perhubungan.
"Soal KRL Bogor-Jakarta ada studi ternyata banyak penumpang itu adalah pekerja yang membersihkan rumah sakit dan operator kesehatan. Kalau dia tak bisa diangkut dan ada yang sakit siapa yang bersihkan dan merawat di rumah sakit?" ujar Luhut dalam rapat bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (21/4/2020).
Dia memastikan kebijakan yang diambil itu sudah berdasarkan perhitungan risiko dan untung rugi.
Ketimbang menyetop operasional KRL, Luhut telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menindak tegas kantor yang masih buka pada masa PSBB. Hal ini berkaitan dengan masih padatnya angkutan umum, khususnya KRL, oleh para pekerja di tengah risiko wabah Covid-19.
"Jadi saya bilang sama Pak Anies agar Pak Anies perbaiki di hulu. Jadi kantor yang masih buka suruh tutup. Pak Anies bilang ke saya bahwa akan patroli dan kasih pinalti Rp100 juta kalau masih buka," ujar Luhut.
Baca Juga
Menurut Luhut, saat ini pemerintah telah menggandeng Polisi, TNI, hingga Satpol PP untuk memeriksa para penumpang yang mau naik KRL. Selain diperiksa suhunya, mereka juga akan ditanyai tujuannya ke mana. Dengan begitu, ia merasa semakin hari keamanan di KRL terus meningkat.
"Laporan KRL saya rasa sudah jauh lebih bagus, jaga jarak sudah dipenuhi dan isi tujuan pergi."
Keputusan pemerintah tetap mengoperasikan KRL dipertanyakan salah satunya oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus. Dia mengatakan operasi KRL harus diawasi ketat agar tidak menjadi media penularan Corona.
"Sejauh mana pemerintah bisa memperkuat pengawasan? Kita kan sepakat agar Covid-19 ini segera diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan penerapan PSBB Jabodetabek masih ada yang belum efektif, tetapi sudah mulai ada kemajuan dibandingkan dengan beberapa pekan lalu.
“Artinya halte, kemudian stasiun, dan terminal sudah mengalami banyak penurunan. Persoalannya bukan pada transportasi tetapi persoalannya ada di hulu yaitu masih banyaknya pekerja yang bekerja di kantor,” ujar dia dalam keterangan tertulis di laman resmi sekretariat kabinet, setkab.go.id, Selasa (21/4/2020).
Menurut Doni, efektifitas PSBB harus diupayakan, mulai dari tingkat imbauan kemudian akhirnya juga memberikan teguran, peringatan, sampai akhirnya diharapkan gugus tugas daerah ini bisa lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi kepada perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan yang masih belum mematuhi protokol kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
