Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha justru menanti-nanti adanya konsep pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) atau karantina lokal di DKI Jakarta, demi bangkitnya aktivitas ekonomi di zona hijau Ibu Kota setelah hampir tiga bulan mati suri.
Seperti diketahui, era pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah memasuki tahap III dan akan berakhir pada Kamis (4/6/2020), namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum juga menentukan langkah apa yang akan ditempuh DKI Jakarta.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai bahwa PSBL sanggup menjadi kunci penyeimbang agar krisis ekonomi tak terperosok lebih dalam, kendati Covid-19 belum reda sepenuhnya di Jakarta.
"Kondisi Jakarta saat ini memang tidak mudah. Sebagai pusat bisnis dan pusat perdagangan nasional, kota Jakarta adalah tumpuan hidup dari masyarakat. Tapi di sisi lain, kurva kasus Covid-19 saat ini belum juga turun," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (3/6/2020).
Menurut Dewi, kini pertumbuhan ekonomi Jakarta saat ini telah tercatat menjadi yang terburuk dalam jangka 10 tahun terakhir, seperti diungkap Badan Pusat Statistik.
Hal ini akibat produk domestik regional bruto DKI Jakarta selama ini di dominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan, keduanya anjlok. Perdagangan hanya tumbuh 2 persen, sementara manufaktur minus 1,47 persen.
"Jadi penerapan PSBL di DKI Jakarta bisa dibilang tepat, karena logikanya Pemprov DKI Jakarta akan tetep berusaha mengendalikan pandemi Covid-19 agar tren kurvanya menjadi turun, tapi di sisi lain Pemprov DKI Jakarta juga ingin masyarakat bisa bersiap diri untuk memulai kegiatan perekonomian di DKI Jakarta. Jadi seimbang," tambah Dewi.
Namun demikian, Dewi mengakui andaikata PSBB berakhir kemudiab digantikan PSBL pun, belum tentu ekonomi DKI bisa langsung 'tancap gas'. Aktivitas usaha masih akan merangkak, hanya akan bangkit di sektor-sektor tertentu.
"Karena walaupun tempat usahanya buka, akan tetapi pasarnya masih belum dapat kembali normal. Maka, para pengusaha khawatir pemasukan yang mereka dapatkan nantinya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan," tutupnya.
Senada dengan Dewi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkap bahwa PSBL bisa mendorong keadilan, karena apabila PSBB berlanjut, kasihan tempat usaha yang berada di zona hijau.
"Apalagi konsepnya berbasis RW, menurut saya ini bagus karena fokusnya ke pemukiman. Kecenderungannya tidak banyak menyentuh tempat-tempat bisnis. Jadi kita pasti dukung, karena lebih cepat pelaku usaha bersiap beroperasi lagi, itu lebih baik," ungkapnya, Rabu (3/6/2020).
Terlebih, menurut Sarman, setelah sekitar tiga bulan PSBB berlaku di Jakarta, masalah terbesar yang tengah dihadapi pelaku usaha adalah arus kas yang macet.
"Pelaku usaha yang menengah dan keatas saja sudah kesulitan cash flow-nya karena memakai dana cadangan, kan. Apalagi UMKM [usaha mikro kecil menengah]. Kalau lebih lama lagi dari tiga bulan, khawatirnya PHK dan upaya merumahkan karyawan itu semakin tak terelakkan," tambahnya.
Oleh sebab itu, Sarman mendukung agar Pemprov DKI Jakarta mulai memperketat pengawasan Covid-19 skala lokal, namun melonggarkan pembatasan skala besar se-DKI Jakarta.
"Pada prinsipnya kita mendukung segala upaya pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Tapi kalau terus tidak ada kepastian kapan bisa beroperasi lagi, kasihan usaha menengah ke atas yang mulai goyang, dan UMKM yang butuh momentum dan suntikan karena sekarang modalnya sudah habis buat kebutuhan sehari-hari," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
