Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

4 Fraksi Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019 Anies, Wakil Ketua DPRD: Sudah Disahkan

Taufik menerangkan, hasil reses anggota dewan yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta juga sudah diserahkan sebagai program pada tahun berikutnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik memberi keterangan seusai Rapat Paripurna terkait pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 di DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik memberi keterangan seusai Rapat Paripurna terkait pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 di DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menerangkan bahwa fraksi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak dapat menolak pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 lantaran sudah disahkan.

Taufik menerangkan, APBD DKI Jakarta 2019 sudah disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"APBD-nya sudah disahkan secara bersama tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi. Itu aturan. Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota dewan,” kata Taufik saat dijumpai seusai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).

Taufik menerangkan, hasil reses anggota dewan yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta juga sudah diserahkan sebagai program pada tahun berikutnya.

Dia menutukan sejumlah saran dari anggota dewan juga bakal masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebelum masukan tersebut dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi memang  harus masuk di dalam RKPD. Nggak bisa satu anggota dewan datang ke wali kota 'eh beresin ya jalan depan rumah gue'. 'Eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Itu bisa 50 ribu item kalau begitu. Saya kira itu mekanisme aturannya seperti itu," tukasnya.

Sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta walk out dalam Rapat Paripurna ihwal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD (P2APBD) DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020).

Keempat fraksi itu di antaranya fraksi Golkar, PAN, Nasdem dan PSI. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

"Penyerapan anggaran belum maksimal. Di lapangan misalkan di Jakarta Barat, Saudara-saudara kita masih nyuci dengan air kali (sungai), PAMnya belum masuk," kata Lukmanul dalam interupsinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper