Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kontraksi Ekonomi DKI Minus 8 Persen, bila Kecolongan Banjir

Berdasarkan pengalaman banjir DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 lalu, kerugian aktivitas ekonomi dan kerusakan infrastruktur ditaksir mencapat Rp2.23 triliun.
Jalanan Jakarta tertutup air pada Senin, (21/9/2020)./Dok. BNPB
Jalanan Jakarta tertutup air pada Senin, (21/9/2020)./Dok. BNPB

Bisnis.com, JAKARTA — Kontraksi ekonomi pada kuartal IV tahun 2020 DKI Jakarta diprediksi melemah sampai minus delapan persen apabila pemerintah daerah gagal mengantisipasi potensi banjir selama masa pancaroba pada akhir tahun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan kontraksi itu berdasar pada latar pandemi Covid-19 yang telah membuat perekonomian DKI Jakarta anjlok sampai minus 8,22 persen pada kuartal II tahun 2020.

“Iya ancamannya jadi dobel ya. Kalau sampai cuaca buruk akibatkan banjir lagi maka kontraksi ekonomi DKI Jakarta akan melemah minus 5 sampai dengan minus 8 persen,” kata Bhima melalui pesan tertulis kepada Bisnis pada Rabu (23/9/2020).

Berdasarkan pengalaman banjir DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 lalu, Bhima mengatakan, kerugian aktivitas ekonomi dan kerusakan infrastruktur ditaksir mencapat Rp2.23 triliun.

Angka itu berdasar pada data pengungsi sebanyak 32.232 penduduk yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

“Jika diasumsikan terdapat satu rumah untuk empat orang penduduk, maka total kerugian perumahan adalah 7.808 unit,” kata dia.

Analisa Bappenas saat banjir pada 2007, menggunakan nilai kerugian yang diderita karena rumah hilang rata-rata sebesar Rp10 juta per rumah, termasuk nilai terhadap kerugian harta bendanya, dengan pertimbangan bahwa rumah hilang umumnya merupakan rumah nonpermanen di bantaran sungai.

Sementara itu, nilai terhadap kerusakan dan kerugian yang diderita pemilik yang rumahnya mengalami rusak berat, termasuk kerusakan dan kerugian furnitur, peralatan serta pakaian, diperkirakan sebesar Rp20 juta per rumah.

“Artinya rata rata kerugian perumahan jika ditotal minimal Rp30 juta dikali total rumah yang terdampak adalah Rp234 miliar,” ujarnya.

Dari kerugian aktivitas ekonomi dan kerusakan infrastruktur ditaksir lebih dari Rp2 triliun.

Dengan demikian, total kerugian banjir estimasinya Rp2,23 triliun pada tanggal 1 januari 2020,” kata dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan informasi prakiraan awal musim hujan tahun 2020, diprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki periode awal musim hujan mulai akhir bulan Oktober-November 2020.

Instruksi Gubernur

Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menuturkan selama periode pancaroba dari kemarau ke penghujan masih berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, kondisi hujan tidak merata dapat terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat.

“Pada masa peralihan musim ini, perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, angin puting beliung, bahkan fenomena hujan es,” kata Guswanto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Intruksi Gubernur Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim pada Rabu (23/9/2020).

Dalam intruksi itu, Anies meminta seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim.

Pertama, Anies menekankan, untuk membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan bencana banjir yang antisipatif, prediktif dan terpadu.

Berikutnya, Anies meminta, jajarannya untuk memastikan infrastuktur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.

“Dinas Sumber Daya Air menyelesaikan pembebasan lahan untuk peningkatan kapasitas tampungan sungai Pesanggarhan, Ciliwung, Angke, Sunter, dan Jatikramat dengan target pada tahun 2021 dan melaksanakan percepatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tulisnya.

Ditemui terpisah di Balai Kota DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan saat ini pihaknya telah mengerahkan 54 alat berat eksavator pengeruk lumpur dan sampah yang disebar di 13 Sungai untuk mengantisipasi banjir.

“Kemudian kami juga melakukan terobosan membuat sodetan-sodetan untuk mengatur aliran air, kemudian mengatur pintu air, memperbaiki pompa. Jangan dikira petugas pompa kami cuma kerja saat  banjir, saat kemarau mereka juga mengatur pompa. Kemudian juga mengatur air ke laut,” kata Ariza.

Kendati demikian, Dinas Sumber Daya Air menerangkan realisasi pembuatan sumur resapan untuk mengantisipasi banjir baru terealisasi kurang lebih satu persen dari target awal sebanyak 300 ribu titik sumur resapan yang tersebar di lima wilayah pada tahun ini.

“Dari awal tahun mungkin sudah ada sekitar tiga hingga empat ribu sumur resapan yang sudah terpasang, kalau vendornya sudah nambah mungkin secara bertahap kita bisa uber sisanya itu,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (23/9/2020).

Kontraksi Ekonomi DKI Minus 8 Persen, bila Kecolongan Banjir

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf saat memberi keterangan pada awak media. JIBI/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi

Sumur Resapan

Alasannya, pengerjaan sumur resapan itu masih dilakukan secara swakelola oleh Suku Dinas terkait. Sementara, untuk pengerjaan sumur resapan itu baru melibatkan dua vendor untuk mempercepat realisasi target tersebut.

“Karena baru ada dua vendor, kita masih usahakan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan itu,” ujar Juaini.

Di sisi lain, total pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang dialokasikan untuk program pengendalian banjir sebesar Rp5,2 triliun yang dipergunakan sampai 2022 mendatang.

Dari angka itu, bakal difokuskan untuk membuat polder, waduk, pembebasan lahan dan sumur resapan.

“Tahun ini penanggulangan banjir dari pinjaman ada sekitar Rp1,2 triliun dari APBD juga menjadi Rp1,2 trilun. Dari pinjaman PT SMI untuk pembebasan lahan yang ada dan pembuatan sumur resapan enggak banyak cuma Rp7 miliar, tetapi kita usahakan terus sampai nunggu anggaran ini cair,” ujarnya.

Ihwal pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebanyak Rp500 miliar dengan target realisasi sampai 2021.

“Anggarannya insyaallah sudah dicukupi, mudah-mudahan di akhir tahun ini ada lima sungai, Pesanggrahan, Ciliwung, Kali Sunter Kali Jati Kramat dan Kali Angke insyaallah akan kita bebaskan,” kata dia.

Sementara itu, empat waduk yang bakal dibebaskan akhir 2020 ini di antaranya Waduk Pondok Ranggon, Waduk Brigif, Waduk Ulujami, Lebak Bulus.

“Dan ya ada beberapa waduk lagi memang yang tahun-tahun kemarin belum kita tuntaskan insyaallah pada tahun ini kita selesaikan,” ujarnya.

Juaini menambahkan saat ini sudah ada beberapa lokasi yang sudah sempat dibebaskan yakni di Pesanggrahan dan di Kali Sunter, Cipinang Melayu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper