Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPKM Mikro di Jakarta, Demokrat: Jangan Asal Kunci Kawasan

Penerapan PPKM mikro harus dilakukan secara cermat dan terukur.
Warga berjalan melewati Jalan Pintu Besar Utara yang ditutup karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tua, Jakarta, Kamis (21/1/2021)./Antararn
Warga berjalan melewati Jalan Pintu Besar Utara yang ditutup karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tua, Jakarta, Kamis (21/1/2021)./Antararn

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta penerapan PPKM Mikro jangan asal mengunci suatu kawasan saja.

Politikus Demokrat itu menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19

"PPKM ini paling tepat menurut saya. Pemerintah ingin penularan Covid-19 bisa ditekan, tapi ekonomi jangan diganggu dilihat dari kebijakan yang terus berganti-ganti nama ini," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Menurut politikus Demokrat itu, penerapan PPKM mikro harus dilakukan secara cermat dan terukur. Pemerintah, kata dia, jangan asal mengunci suatu kawasan untuk menekan kasus Covid-19.

Sebab, dalam satu kawasan misalnya RW, menurut dia, belum tentu semua RT di dalamnya menjadi kawasan rawan penyebaran Covid-19.

"Jadi kalau satu RW ada tiga RT yang rawan itu yang diterapkan PPKM mikro. Jangan seluruh RW yang misalnya ada 10 RT semuanya diterapkan kebijakan itu."

Dengan kebijakan ini, Pemerintah DKI bisa memaksimalkan peran gugus tugas tingkat RW. Dengan melokalisasi kawasan yang dikarantina Pemerintah DKI dan gugus tugas RW bisa lebih fokus mengawasi warga di dalam kawasan PPKM mikro.

Pemerintah pun nantinya bisa membantu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti memasang portal agar kawasan yang menerapkan PPKM mikro menjadi satu pintu.

Pemerintah juga nantinya harus menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh untuk memeriksa warga yang keluar masuk kawasan itu.

"Jadi kalau belum bisa support anggaran ke gugus tugas RW, setidaknya sarana dan prasarananya sudah disiapkan pemerintah."

Selain itu, pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Pemerintah bisa membangun kolaborasi dengan warga untuk saling membantu pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Kuncinya dalam menangani Covid-19 ini kesadaran dan kebersamaan."

Rencana PPKM Mikro itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas evaluasi PPKM, Rabu, 3 Februari 2021. Dalam rapat itu, Jokowi disebut meminta agar PPKM lebih dapat diefektifkan dengan cara pendekatan berbasis mikro (PPKM mikro) di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper