Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai negatif rencana vaksinasi Covid-19 bagi anggota keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Teguh beralasan anggota keluarga anggota dewan itu tidak masuk dalam hitungan kelompok masyarkakat prioritas penerima vaksin pada tahap awal ini. Sekalipun, pasangan mereka yang bekerja sebagai anggota dewan masuk dalam prioritas penerima vaksin.
“Kan di Juknisnya hanya boleh penyelenggara pelayanan publik. Keluarga anggota dewan itu bukan penyelenggara pelayanan publik,” tutur Teguh saat dihubungi, Selasa (16/3/2021).
Padahal, rencana pemberian vaksinasi Covid-19 itu sempat ditolak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Belakangan, sikap itu berubah setelah Ketua DPRD DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Saat ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tengah menghitung kebutuhan alokasi vaksin bagi keluarga anggota dewan tersebut.
“Anggota dewan tidak memiliki respek terhadap para pelayan publik yang belum mendapat jatah untuk mendapatkan vaksinasi. Itu mengesalkan sekali anggota dewan,” tuturnya.
Teguh mengatakan pihaknya bakal memanggil pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta jika rencana itu benar-benar terlaksana. Pasalnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta berpotensi melakukan tindakan maladministrasi.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan prioritas pemberian vaksin Covid-19 tidak diberikan kepada anggota keluarga. Saat ini, program vaksin masih diarahkan kepada kelompok masyarakat prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Hal itu diungkapkan Ariza menyusul adanya pengajuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengalokasikan hampir 500 dosis vaksin kepada angggota keluarga mereka.
“Kita harus prioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, pedagang pasar, bukan keluarga kita,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Dengan demikian, menurut Ariza, anggota keluarga anggota dewan ataupun pejabat publik lainnya tidak diprioritaskan menerima vaksin Covid-19. Dia menyarankan anggota keluarga tersebut untuk tetap berada di rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
