.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa kali menonjolkan upaya pembangunan infrastruktur Ibu Kota yang bersumber dari kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum lama ini menyatakan akan mempercepat proses perizinan, termasuk perizinan terkait KLB. Menurut Pramono, percepatan ini menjadi lompatan penting bagi Jakarta untuk naik peringkat sebagai kota global, dimana saat ini Jakarta masih berada di posisi ke-74 dunia.
Dia mengklaim, kemudahan perizinan akan berdampak langsung terhadap ekonomi daerah.
“[Nilai ekonominya] lumayan,” jelas Pramono tanpa merincikan kisaran angkatnya, saat ditemui di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Senin, (1/7/2025).
Dalam acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah pada Juli 2025 ini, Pramono mencontohkan satu kasus pihak yang mengurus perizinan KLB yang belum selesai selama 12 tahun. Setelah ditawari pengurusan izin secara transparan, perusahaan tersebut akhirnya membayar kompensasi sebesar Rp480 miliar.
“Sudah saya jamin kamu [pihak perusahaan] selesai satu minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama. Akhirnya keluar angka, berapa? Rp480 miliar. Dan sekarang dibayar, padahal ini sudah 12 tahun,” jelas Pramono.
Tak hanya itu, pada hari yang sama, Pemprov Jakarta juga mengumumkan pencanangan integrasi kawasan Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari kompensasi pelampauan KLB oleh PT Bank Jtrust Indonesia.
Baca Juga
Dalam acara pencanangan tersebut, Pramono kemudian mengatakan bahwa untuk mengurus KLB paling lama selesai dalam waktu 15 hari.
“Kalau 15 hari tidak selesai, Gubernurnya yang tanda tangan,” jelas Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (10/7/2025).
Dengan demikian, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut berharap hal ini dapat menjadi berbagai terobosan untuk membangun Jakarta.
Potensi KLB Bagi Jakarta
Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 175 Tahun 2015 yang kemudian direvisi melalui Pergub No. 120 tahun 2016, telah terbangun infrastruktur publik yang bersumber dari kompensasi pelampauan KLB sekitar Rp3,2 triliun.
Beberapa proyek yang dibangun melalui skema ini antara lain Jembatan Semanggi, rumah susun di Daan Mogot, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tematik di Jalan Sudirman.
Selain itu, melalui penerapan Pergub No. 50 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD), Pemprov Jakarta juga memperoleh sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur publik di kawasan TOD.
“Untuk kedua Pergub tersebut di atas baru melingkupi kawasan-kawasan tertentu saja yang dapat mengajukan permohonan pelampauan KLB,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/7/2025).
Ke depan, lanjutnya, Pemprov berencana memperluas cakupan pelampauan KLB ke seluruh wilayah Jakarta, berbasis pada radius titik-titik stasiun atau halte transit angkutan umum massal.
Dikatakan, langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pemusatan penduduk pada area transit dan mendorong penggunaan angkutan umum massal, sejalan dengan arahan dalam Perda No. 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2024–2044
Adapun, pembangunan infrastruktur dari KLB akan mengacu pada Perda RPJMD, Pergub tentang Panduan Rancang Kota, serta program prioritas lain Pemprov dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD.
Tak Hanya KLB
Tak hanya KLB, Pemprov Jakarta sebenarnya juga memiliki skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Yustinus menjelaskan, bahwa skema-skema lainnya meliputi sebagai berikut.
-
Kewajiban dari pemegang izin pemanfaatan ruang seperti pembangunan prasarana, sarana umum serta konversi atas kewajiban RSM/SP3L.
-
Transfer development right (TDR), penerapan konsep privately own public space (POPS)
-
Kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan infrastruktur
-
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
-
Skema pembiayaan lain yang terus dikaji penerapannya di Provinsi Jakarta
Perizinan KLB bukan hanya satu-satunya yang tengah dipercepat oleh Pemprov Jakarta. Yang dipercepat lainnya juga adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
Menurut Pramono, percepatan perizinan menjadi hal penting dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Karena apa? Karena memberikan kepastian orang untuk mengurus perizinan yang berkaitan dengan KLB, SLF, SP3L dan sebagainya," jelasnya di Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Di sisi lain, Yustinus juga mengungkapkan bahwa transformasi Jakarta menjadi kota global memerlukan investasi masif, yang diperkirakan mencapai ratusan hingga lebih dari Rp1.000 triliun dalam satu hingga dua dekade ke depan.
Pramono sendiri menilai untuk mengerek peringkat Jakarta di status Global, Pemprov perlu mengakhiri rezim ketidakpastian yang selama ini membayangi proses perizinan.
