Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar 3.000 buruh di DKI Jakarta melakukan demonstrasi di kantor Gubernur DKI Jakarta menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 menjadi Rp3,7 Juta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi yang digalang oleh Forum Buruh DKI, KSPI, dan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) ini merupakan bentuk perjuangan untuk seluruh buruh di Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.
“Ada 3 poin penting yang akan kami perjuangkan,” ujar Iqbal kepada Bisnis hari ini, Selasa, (3/9/2013).
Iqbal mengatakan 3 poin penting yang akan diperjuangkan a.l. pertama, serikat buruh menuntut kenaikan UMP DKI sebesar Rp3,7 juta dengan menggunakan perhitungan 84 Komponen Hidup Layak (KHL), dan menolak acuan pemerintah yang tetap menggunakan 60 KHL serta menolak hitungan kenaikan UMP senilai inflasi plus 5% atau 10%.
“Dengan begitu dewan pengupahan harus menghitung kenaikan UMP 2014 berdasarkan perhitungan 84 KHL atau bisa juga 150% dari 60 item KHL,” jelas Iqbal.
Kedua, Iqbal mengatakan, serikat buruh menolak dan menuntut untuk dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang penetapan UMP yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, dengan hanya mendengarkan pendapat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Inpres itu cacat hukum karena bertentangan dengan mekanisme penetapan UMP yang telah diatur oleh UU No. 13 tahun 2003,” tegas Iqbal.
Terakhir Iqbal menyatakan agar Pemerintah segera menjalankan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat secepatnya pada 1 Januari 2014 dan bukan secara bertahap hingga 2019 serta dengan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) 156 juta orang bukan 86,4 juta orang.
“Aksi ini akan terus berlangsung hingga tuntutan kami dipenuhi, dan pada tanggal 5 September nanti, sekitar 30.000 buruh Jabodetabek akan melakukan aksi serupa di Istana Negara, Kemenakertrans, dan Kemenkes,” jelas Iqbal.
