Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia (AMLI) berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegas pada reklame ilegal demi menggairahkan kembali bisnis periklanan luar…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya memiliki kemampuan membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara cuma-cuma, memanfaatkan utang kontribusi…
Semakin besarnya peranan pembiayaan syariah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tiap daerah, diharap mampu menjadi katalisator perkembangan ekosistem usaha…
Bukan rahasia umum kalau makanan Korea begitu digandrungi masyarakat Indonesia. Coba telusuri rak-rak supermarket terdekat?berbagai produk makanan asli Korea dengan mudah…
Kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lima stasiun yang akan dikembangkan PT MRT Jakarta diyakini mampu menjadi jalan keluar backlog perumahan di ibu kota.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis 15 kecamatan di Jakarta berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau panjang tahun ini.
Meningkatnya target penumpang Transjakarta, perlu diimbangi dengan keleluasaan kepada 'sang operator' untuk mengeksplorasi pendapatan nontiket. Apabila tidak, kebutuhan…
Proses perencanaan kawasan Dukuh Atas menjadi pionir Transit Oriented Development (TOD) terbilang mandek. Ternyata, hal ini disebabkan Panduan Rancang Kota (PRK) yang belum…
Empat BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pegadaian (Persero) menggelar program Tabungan Emas dan Arrum Haji untuk para pedagang di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengundangkan regulasi agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) penjualan properti digunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan…
Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menjelaskan bahwa kenaikan UMP sebesar 8,51% dan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% dalam waktu bersamaan, jelas akan memberatkan pengusaha.
Jelang tutup buku realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak, satu jenis pajak yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diproyeksi jauh dari target…
Perubahan bisnis yang begitu cepat, masih belum bisa diikuti oleh undang-undang yang birokrasinya luar biasa. Dukungan antara pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan kecepatan…
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut agar PP 78/2015 yang menjadi dasar penetapan UMP dicabut. KSPI Pusat menyatakan tetap menolak kenaikan UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta mengaku masih memprioritaskan integrasi transportasi yang dikelola BUMD miliknya terlebih dahulu, di tengah tekanan integrasi dengan transportasi kelolaan…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dukungan legislatif untuk merombak setidaknya enam Peraturan Gubernur dan tiga Peraturan Daerah terkait perpajakan, demi optimalisasi…
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berupaya mengusulkan agar kendaraan yang kedapatan belum membayarkan pajak, terkena tarif parkir tambahan.
Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memikirkan pendanaan alternatif untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
