Pramono Akui Investor Segan Jamah Jakarta, Birokrasi dan Perizinan Menghambat

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa rendahnya nilai Foreign Direct Investment (FDI) menjadi salah satu kelemahan, dibandingkan beberapa Ibu Kota negara tetangga. Hal itu disebabkan banyak ketidakberesan birokrasi dan perizinan.

Dalam paparannya pada acara "Leaders Forum: Unlocking Investments For Jakarta's Transformation To Top #50 Global City By 2030" di Balai Kota Jakarta, Selasa malam (27/5/2025), Pramono menyebutkan bahwa nilai FDI Jakarta saat ini hanya mencapai US$1,4 miliar atau sekitar Rp22,7 triliun.

“Salah satu kelemahan Jakarta adalah Foreign DIrect Investment-nya rendah US$1,4 miliar, rendah dibandingkan dengan Kuala Lumpur, dibandingkan dengan Singapura apalagi. Terlalu kecil,” jelas Pramono di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam (27/5/2025). 

Pasalnya, berdasarkan data yang ditayangkan Pramono dalam forum tersebut, FDI Singapura tercatat mencapai US$192 miliar, Bangkok dengan US$164 miliar, dan Kuala Lumpur sebesar US$9,8 miliar.

“Kenapa rendah? Dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai hal-hal yang sifatnya prinsip,” jelasnya. 

Dia mencontohkan, hal-hal kecil seperti kesan negatif terhadap pelayanan publik dapat menjadi hambatan tersendiri. “Yang kecil apa? Baru datang ke Jakarta. Lihat bea cukainya saja sudah takut, lihat imigrasinya ngeri-ngeri sedap. Ini kenyataan,” tuturnya. 

Selain itu, dia menyinggung soal proses perizinan termasuk dalam hal penyelenggaraan konser artis dunia seperti Coldplay dan Taylor Swift. Dia membandingkan situasi tersebut dengan Singapura yang dinilai lebih terbuka dan menjamin kemudahan.

“Gimana mau main di negara seperti ini KITAS-nya [Kartu Izin Tinggal Terbatas] masih ditanya. Sementara di Singapura orang mau datang, Taylor Swift, dikasih duit di depan. Dijamin semuanya, transparan, terbuka,” jelas Pramono. 

Oleh karena itu, Pramono menegaskan bahwa memperbaiki iklim investasi akan menjadi prioritas dalam masa pemerintahannya.

“Maka itulah yang akan harus diubah. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi foreign direct investment ini, salah satu menjadi prioritas kita,” jelasnya.