Rusunawa Belanda Segera Hadir di Muara Baru

Beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari ibu kota makin tenggelam akibat turunnya permukaan tanah di pesisir pantai.
Rustam Agus | 02 April 2014 15:44 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari ibu kota makin tenggelam akibat turunnya permukaan tanah di pesisir pantai.

Salah satu wilayah paling parah mengalami penurunan tanah adalah kawasan Muara Baru RT 20/17, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini kawasan pemukiman padat penduduk itu sudah berada 1,5 meter di bawah permukaan laut.

Untuk mencegah air laut masuk ke daratan, tanggul sepanjang 100 meter di tepi pantai akan ditinggikan menjadi 4,5 m dengan lebar 10 m. Warga di sekitar tanggul, rencananya direlokasi. Dari pendataan awal, ada 536 KK di lingkungan RW 17.

Rencananya, mereka direlokasi ke rusunawa yang akan dibangun di sekitar pemukiman mereka saat ini.  Rusunawa enam tower itu merupakan bantuan dari kerjaaan Belanda.

Walikota Jakarta Utara Heru Budi Hartono seperti dikutip laman Pemprov DKI, Rabu (2/4/2014) mengatakan menteri dari Belanda sudah menyampaikan beberapa konsep sebagai penanganan banjir di Jakarta.

"Diantaranya mereka akan melakukan reklamasi, normalisasi Waduk Pluit, membangun Giant Sea Wall dan rusunawa," ujarnya saat mendampingi Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Melanie Schultz van Haegen yang berkunjung ke pemukiman warga di RT 20/17, Muara Baru, Penjaringan, Rabu (2/4/2014).

Terkait lokasi rusunawa, dikatakan Heru, akan dibangun di tepian tanggul wilayah RW 17 Kelurahan Penjaringan. Sedangkan untuk rancangan dan teknis waktu pelaksanaanya masih dalam tahap pembahasan.

Saat ini tim dari Belanda segera melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Kalau pemerintah pusat setuju ya kita setuju saja," katanya.

Ditambahkan Heru, pengentasan persolan banjir di Jakarta tidak akan selesai selama slum (pemukiman kumuh) seperti di Muara Baru tidak dibenahi. Sedangkan untuk menyelesaikan persolan slum dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat.

"Daerah penyangga pun harus diberi insentif pembangunan sehingga masyarakat tidak melakukan urbanisasi ke Jakarta semua. Seperti di Cirebon, harus dibangun fasilitas nelayan yg bagus sehingga tidak kemari semua," tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rusunawa

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top