Bisnis.com, JAKARTA—Sempitnya ruang usaha dan berkurangnya kepastian untuk mendapat nafkah lebih dinilai menjadi penyebab program rumah susun (rusun) belum berjalan sesuai harapan Pemprov DKI.
“Kalau orang kaya itu investasi dengan obligasi, menengah itu dengan reksadana, kelas bawah itu ya dengan dia berspekulasi apa yang bisa dia lakukan dengan ruang dia,” ujar Peneliti dari Rujak Centre for Urban Studies Dian Tri Irawaty usai acara diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Kultur warga Ibu Kota yang terbiasa dengan lingkungan perumahan di sisi kanan dan kiri harus beradaptasi dengan konsep vertical buiding. Sementara warga dengan ekonomi menengah atas masih dapat mempertahankan kondisi itu, warga dengan ekonomi pas-pasan harus tunduk kepada kebijakan yang ada.
“Cuma ngomong vertical buildings yang disasar kampung. Bangun rusun 20 lantai. Semua bisa masuk, standar hidup bisa naik. Memang [ruang] standarnya 36 meter persegi per keluarga,” tuturnya.
Menurutnya, pertimbangannya bukan pada nominal harga sewa rusun tapi bagaimana usaha mereka tetap berjalan meski tinggal di rusun. Hal ini karena mayoritas dari sasaran penghuni rusun bekerja di sektor informal yang terbiasa dengan pendapatan tidak tetap dari pemanfaatan ruang di sekitar tempat tinggalnya.
“Banyak spekulan juga ada kelompok yang enggak mau direlokasi karena mereka punya kulakan besi, pengepulan sampah. Kan mereka butuh lahan, enggak bisa di rusun. Enggak bakal boleh bikin usaha kayak gini di rusun. Mereka butuh di sini,” jelasnya.
Dia mengatakan terkadang kebijakan belum menyentuh sampai ke tingkat ini. Dia menilai warga yang bekerja di sektor informal. Sehingga penting bagi pemerintah tak hanya menyediakan ruang fisik, tapi juga ruang lain yang mempengaruhi keputusan warga untuk setuju dengan sebuah kebijakan.
“Yang paling bagus ya dia [pemerintah] menyediakan ruang yang dulunya dimiliki warga, minimal. Maksimal, [warga] mendapatkan pendapatan lebih,” katanya.
Menurut rencana, Pemprov DKI hingga 2017 akan dibangun total sekira 700.000 unit rusun. Tapi polemik seperti warga yang enggan menempati rusun hingga akhirnya disewakan ke pihak lain menjadi masalah yang belum diselesaikan.
